3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat alias Roy angkat bicara soal evaluasi terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Roy mempersilakan masyarakat untuk menilai kinerja kementerian yang dia wakili. Dia enggan mengklaim soal capaian apa saja yang telah diperoleh Kemlu.
"Tentu kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada publik," kata Roy saat menggelar konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, Roy menegaskan bahwa sejumlah kesepakatan telah dicapai selama 100 hari pertama kinerja kabinet Prabowo, seperti di sektor perdagangan dan keamanan. Contohnya adalah kunjungan Prabowo ke sejumlah negara. Menurut dia, lawatan itu telah membawa investasi besar ke Indonesia.
Lebih lanjut, Roy mengungkap bahwa selama lawatan Prabowo itu pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak negara untuk menjalankan program prioritas, terutama makan bergizi gratis (MBG).
Roy menegaskan bahwa selama 100 hari pertama ini pejabat Kemlu secara konsisten dan berkelanjutan terus menjalankan instruksi Prabowo agar Indonesia tetap berperan besari di kancah internasional. Dia juga menyebut bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara penggerak yang mengedepankan kepentingan negara-negara berkembang.
Sebelumnya, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyoroti pembagian peran antara Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono. Dia menilai kebijakan luar negeri Indonesia kini lebih didominasi Prabowo ketimbang Sugiono. Kondisi ini berpotensi mengarah kepada keputusan dari atas ke bawah, bukan sebaliknya.
“Ada adagium yang mengatakan seperti di Inggris, the king can do no wrong. Kalau di sini, president can do no wrong,” kata Hikmahanto saat menghadiri focus group discussion (FGD) secara virtual bersama Tempo pada Rabu, 15 Januari 2024.
Hikmahanto khawatir masukan dari Kemlu tidak menjadi pertimbangan Prabowo. Sebab birokrasi Kemlu harus didengar oleh Prabowo. Dia mengingatkan politikus bisa datang dan pergi sesuai periode pemerintahan sedangkan birokrat merupakan elemen penting yang berpengalaman di lembaganya.
Kestabilan suatu negara, banyak ditentukan oleh birokrasi, termasuk dalam hal hubungan internasional. Menurut Hikmahanto, negara-negara lain lebih menyukai Indonesia yang stabil daripada harus berubah-ubah.
“Ini yang saya lihat di masa pemerintahan sekarang. Birokrasi ini seolah-olah justru harus menyesuaikan dengan keinginan beliau, keinginan Prabowo, ketika dia harus mengambil keputusan,” ujarnya.
Hikmahanto menilai Prabowo kerap menginginkan terobosan baru dalam kebijakan luar negerinya. Namun, dia mengingatkan agar setiap terobosan yang direncanakan itu harus dikaji terlebih dahulu oleh birokrat karena birokrat adalah institutional memory terhadap jalannya pemerintahan.
Tak hanya itu, Hikmahanto menduga Prabowo cenderung enggan didikte oleh Kemlu dalam menentukan kebijakan luar negeri. Hal ini pula yang menyebabkan Prabowo lebih memilih Sugiono ketimbang nama-nama besar lain. Kondisi ini membuat Sugiono harus mampu memberikan arahan ke bawahannya dengan tepat.
Hikmahanto juga mendorong agar ada koordinasi antara Kemlu dengan kementerian terkait jika ingin membahas keputusan yang multi sektoral dan lintas negara.
“Jangan sampai masing-masing kementerian merasa bahwa saya bisa melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain tanpa diketahui oleh teman-teman dari Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.
