3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta --Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) sudah berjalan di pondok pesantren (ponpes). MBG di ponpes, kata Dadan, dilaksanakan saat program tersebut diimplementasikan pada Senin, 6 Januari 2025. “Tercatat, MBG sudah berjalan di 10 ponpes,” kata Dadan melalui pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025.
Dadan tidak memerinci 10 ponpes tersebut. Dia hanya menyebutkan lima lokasi yang sudah memulai program makan bergizi gratis. Di antaranya Ponpes Persis di Garut, Jawa Barat; Ponpes Al Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat; Ponpes Al Azhar di Tulung Agung, Jawa Timur; Ponpes Miftahul Ulum di Cirebon, JawaBarat; dan Ponpes Nashrul Ummah di Kudus, Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang sejak awal dikemukakan pada masa kampanye pemilihan presiden 2024 lalu. Program ini telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Kebijakan ini hendak menyasar lebih dari 3 juta anak Indonesia baik di sekolah maupun pesantren.
Memasuki pekan kedua, program makan bergizi gratis disebut belum diterapkan secara menyeluruh. Selain pondok pesantren, sekolah luar biasa (SLB) yang diisi kelompok rentan seperti anak dengan disabilitas juga belum terakses.
SLB yang belum mendapatkan makan bergizi gratis, misalnya, SLB Rawinala Jakarta Timur. Sekolah ini merupakan sekolah khusus yang membina siswa multi disabilitas atau memiliki lebih dari satu jenis ragam disabilitas. Jumlah siswa di SLB ini kurang lebih 60 orang. "Belum ada, ya, program makan bergizi gratis yang ke Rawinala," ujar Kepala Panti Rawinala Sundari saat dihubungi pada Ahad, 12 Januari 2025.
Selama dua pekan pelaksanaan, sejumlah elemen menyampaikan catatan perihal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Masalah-masalah yang muncul misalnya ketersediaan anggaran, distribusi makanan di lapangan, kandungan gizi di makanan, hingga dampak lingkungan dari limbah kebijakan tersebut.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin pengawasan program makan gratis itu diperketat. Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, para senator akan aktif turun ke lapangan untuk memverifikasi kabar-kabar miring sehubungan dengan program makan bergizi gratis yang beredar di media sosial. “Program ini harus diawasi secara maksimal. DPD mengambil peran sesuai konstitusi dengan melakukan pengawasan,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Sultan mengatakan, keluhan mengenai program Makan Bergizi Gratis di media sosial perlu diverifikasi lebih lanjut. Jika sudah diverifikasi, kata dia, DPD baru akan memberikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah. Sultan mengatakan sudah menyoroti beberapa kendala dalam pelaksanaan makan gratis. Salah satunya besarnya biaya makanan di kawasan Indonesia Timur.
Adapun Dadan Hindayana mengklaim pelaksanaan program makan bergizi gratis selama dua pekan ini berjalan baik dan lancar. Dadan mengatakan perbaikan kebijakan ini terus ditingkatkan. “Kekurangan berbasis laporan masyarakat jadi bahan evaluasi harian,” kata Dadan melalui pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025. “Penyempurnaan hanya masalah waktu saja.”
Dadan mengatakan evaluasi per hari dilakukan di tiap tingkat lembaga. Dia menyebutkan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan ini dilakukan setiap dua pekan atau satu pekan sekali. “Kalau tidak sempat bertemu, beliau telepon,” ujarnya.
