6 days ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping meggelar pertemuan guna membahas peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, Sabtu, 9 November 2024. Dalam pertemuan itu, sejumlah kerja sama disepakati oleh kedua negara serta pernyataan Xi bahwa Cina memberikan dukungan pada pemerintahan Prabowo termasuk pendanaan makan bergizi gratis.
"Cina bersedia dengan tegas mendukung Bapak Presiden yang memerintah dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan pemerintahan baru, Indonesia akan tetap berpegang pada jalur pembangunan mandiri," kata Xi Jinping.
Presiden Cina juga menyatakan yakin bahwa Prabowo akan "terus menorehkan prestasi baru dalam perjalanan mencapai kemakmuran dan modernisasi nasional."
Xi menilai pemerintahan Indonesia menyelesaikan transisi pemerintahan dengan lancar dan membuka lembaran baru dalam pembangunan negara.
Presiden Xi juga mengapresiasi kunjungan kenegaraan pertama Prabowo sebagai Presiden RI.
"Tak lama setelah pelantikan resmi, Anda pertama kali melakukan kunjungan kenegaraan ke China, memenuhi janji untuk datang ke Beijing," ujar Xi kepada Prabowo.
Lawatan pertama Prabowo itu, menurut Xi, mencerminkan pentingnya hubungan Cina-Indonesia serta sifat hubungan tingkat tinggi dan strategis antara kedua negara.
Persahabatan tradisional antara Cina dan Indonesia, menurut Presiden Xi, tumbuh semakin kuat.
Sementara itu, Prabowo mengatakan, "Kedua negara merupakan negara berkembang utama, ekonomi besar dan anggota utama negara-negara Selatan."
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia dan Cina,"... selalu memahami dan mendukung satu sama lain dalam upaya memperjuangkan pembangunan nasional."
Presiden Prabowo Subianto, saat bertemu Presiden Xi Jinping pada Sabtu, menyebut China contoh negara adikuasa sekaligus peradaban besar.
"Indonesia menganggap China tidak hanya sebagai negara adikuasa, tetapi juga sebagai peradaban besar," katanya.
Berikut Poin Penting Hasil Pertemuan Prabowo-XiPemerintahan Cina mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo dengan menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".
Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
Selain pendanaan, MoU itu juga menyepakati tujuh hal, meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok, Pedoman Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.
Selain itu ditandatangani pula Nota Kesepahaman Kerja Sama Sumber Daya Mineral, Kerja Sama Mineral Hijau, Kerja Sama Penilaian Kesesuaian, dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air
Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.Airlangga Hartarto memaparkan isi pertemuan antara Prabowo dan Xi Jinping antara lain membahas soal ekonomi biru dan tanggul laut raksasa atau great sea wall.
"Dalam pembicaraan bilateral banyak hal yang diharapkan kerja sama yang akan dilanjutkan, salah satunya terkait dengan pengembangan di sektor blue economy yaitu pendalaman dalam sektor yang berbasis maritim mulai dari energi, solar, sampai tentu di sektor perikanan," katanya.
"Beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga mendapat respons baik dari Presiden Xi Jinping yaitu kerja sama yang menjadi proyek kebanggaan yaitu 'High Speed Train' Jakarta-Bandung, kemudian proyek ke depan Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan 'Great Sea Wall' yaitu bendungan di utara Jawa," kata Airlangga yang ditemui ANTARA di Beijing pada Minggu.
Selain itu, Airlangga juga menyebut ada pembicaraan mengenai pengembangan kawasan "Two Countries Twin Parks" yaitu pengembangan kawasan industri di kedua negara.
"Kemudian juga berbagai kegiatan termasuk implementasi yang lebih dalam dari 'local currency settlement' atau LCS daripada 'payment system' karena itu juga penting. Nah selain pilar-pilar di bidang ekonomi ini juga dibahas," kata Airlangga.
Sementara di sektor keamanan juga ada pembahasan yang akan ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Indonesia dan Cina.
"Jadi suasananya sangat baik dan optimis dalam pertemuan juga membahas geopolitik termasuk situasi terakhir dari pilihnya Presiden Trump di Amerika," kata Airlangga.Terkait pendanaan makanan bergizi, Airlangga mengakui bahwa Pemerintah China mendukung Pemerintah Indonesia. "Karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini, dan itu juga sudah ada di APBN," kata Airlangga.
Pemerintahan Cina mendukung program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan dicapainya kesepakatan pendanaan soal "Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia".
Kerja Sama Kelautan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Cina, Han Jun, di Beijing, Sabtu lalu.
Proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.
Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.
“Cina merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerja sama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita,” kata Trenggono.
TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama, di antaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan.
"Serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan," katanya.
