2 hours ago
6
UNTUK pertama kalinya sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media massa dan jurnalis senior. Pertemuan yang disertai diskusi itu berlangsung sekitar enam jam di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Februari 2025.
Ini adalah pertemuan kedua Prabowo dengan pemimpin redaksi media dan jurnalis senior dalam hampir dua tahun terakhir. “Hari ini saya berkesempatan kembali bersilaturahmi dengan rekan-rekan pimpinan redaksi serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” kata Prabowo, seperti dikutip dari Antara.
Prabowo mengatakan pertemuan itu digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi. Pertemuan terakhir Prabowo dengan para pemimpin redaksi media massa terjadi pada 18 Juni 2023 di Hambalang. Saat itu, dia masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan dengan 32 pemimpin redaksi media saat itu juga berlangsung sekitar enam jam.
“Akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis, di mana media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” ujar Prabowo.
Pertemuan Terjadi setelah Demonstrasi terhadap Pemerintah
Pertemuan itu berlangsung sehari setelah demonstrasi besar-besaran sejumlah elemen masyarakat, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil, terhadap pemerintahan Prabowo. Mengusung tema Indonesia Gelap, aksi unjuk rasa itu adalah yang terbesar sejak Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Aksi itu adalah respons atas kebijakan-kebijakan Prabowo yang mereka nilai kontroversial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta merugikan masyarakat kecil.
Mereka menyampaikan tuntutan, di antaranya Prabowo melakukan efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis agar tidak terlalu besar dan boros anggaran, mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi, mengevaluasi total pelaksanaan MBG agar tidak menjadi lahan korupsi, dan mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi kelas ekonomi.
Tuntutan lainnya adalah menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mereka nilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas; menolak revisi UU Minerba yang berpotensi menguntungkan oligarki tambang; meminta pemerintah menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil agar demokrasi tetap terjaga; serta reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Membicarakan Isu Terkini dan Kebijakan Strategis Prabowo
Tim media Prabowo melalui keterangan tertulis menyebutkan pertemuan diawali dengan makan siang bersama. Setelah makan, Prabowo dan pemimpin redaksi media berdiskusi tentang berbagai isu terkini yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk mengenai kebijakan strategis Prabowo. Diskusi berlangsung di ruang perpustakaan Prabowo.
Prabowo menuturkan media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. “Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Menurut Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi, Prabowo menjelaskan secara detail mengenai alasan berbagai kebijakannya, termasuk soal efisiensi anggaran pemerintah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kami mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar cerita di balik itu semua, sehingga kami bisa tahu kenapa program efisiensi atau rekonstruksi anggaran dijalankan,” ujarnya.
Yura Syahrul, pemimpin redaksi Katadata, menuturkan bahwa Prabowo dalam pertemuan itu menjelaskan secara gamblang dan komprehensif serta transparan berbagai kebijakan strategis untuk pemerintahan saat ini dan di masa depan. “Beliau (Prabowo) juga mau merespons pertanyaan mengenai berbagai isu yg berkembang saat ini kepada teman-teman pemred,” kata dia.
Pakar Menilai Komunikasi Pemerintah Buruk
Lantas, apa alasan Prabowo mengundang sejumlah pemimpin redaksi ke kediamannya? Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, komunikasi publik pemerintah yang buruk menjadi penyebab Prabowo mengundang pemimpin redaksi media massa.
Dia menilai buruknya komunikasi pemerintah terlihat dari gagalnya penguasa memahami tagar seperti #AdiliJokowi, #KaburAjaDulu, #IndonesiaGelap, dan #KamiBersamaSukatani yang viral di media sosial. “Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan media massa,” kata pria yang akrab Hensa kepada Tempo pada Ahad, 23 Februari 2025.
Buruknya komunikasi publik, kata dia, tergambar ketika pemerintah gagap dan tidak jelas menjelaskan tentang berbagai kebijakan, misalnya masalah MBG, Danantara, atau kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. “Sehingga respons dari masyarakat itu bertanya, gelisah, dan call to action. Apa contohnya? Ya Kabur Aja Dulu, Indonesia Gelap, Kami Bersama Sukatani. Itu adalah responsnya,” ujar dia.
Hensa juga menyebutkan media massa saat ini cenderung berpihak kepada rakyat dan dianggap menyuarakan suara rakyat. Sehingga, menurut dia, Prabowo perlu bertemu dengan pimpinan media massa agar informasi tidak berasal dari rakyat, tetapi juga dari Prabowo sendiri.
“Seharusnya, Prabowo ketemu para pemred ini pukulan telak buat para pejabat yang mengurus komunikasi publik karena sampai Presiden bertemu langsung dengan para pemred,” kata pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.
Ketika dikonfirmasi Tempo, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura dan Ujang Komaruddin mengatakan setiap upaya konfirmasi dialihkan terlebih dahulu ke tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Albert Tarigan. Albert belum merespons pesan konfirmasi Tempo. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi juga belum membalas upaya konfirmasi Tempo.
Eka Yudha Saputra, Michelle Gabriela, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Soal Instruksi Megawati, Pakar Nilai Kepala Daerah Harus Patuh kepada Presiden
