12 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir barang impor yang merugikan produsen dalam negeri.
"Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, terutama yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun ilegal.
Untuk itu, Kemenko Pemmas dengan koordinasi antar-kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.
Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah membanjirnya barang impor..
"Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini," kata dia.
Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. "Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, yang jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi," katanya.
Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.
Nasib Satgas Impor Bentukan Jokowi|Pemerintahan Presiden Jokowi juga membuat satgas sejenis yang bernama Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas Impor Ilegal ini beroperasi tepat selama setengah tahun setelah terbentuk pada Juli 2024 lalu. Artinya, badan ini akan berakhir tugasnya pada Desember 2024.
“Selesai. Ya (dilanjutkan atau tidak) nanti terserah pemerintah baru (pemerintahan Prabowo,” kata Zulkifli Hasan pada 26 September 2024 ketika ia menjabat Menteri Perdagangan kabinet sebelumnya. Dalam pemerintahan Prabowo, Zulhas, demikian nama panggilannya, menjadi Menteri Koordinator Pangan.
Zulhas mengatakan Satgas Impor Ilegal bukan merupakan penyelesaian seluruh masalah impor ilegal. Menurut dia, Satgas tersebut hanya terapi kejut atau shock therapy terhadap praktik impor ilegal yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Meskipun begitu, sebagai shock therapy, dia mengklaim Satgas sudah cukup efektif. Ihwal para importir yang menahan diri memasukkan barang mereka ke Indonesia selama ada Satgas, Zulhas menyebut hal itu bagus. “Artinya Satgas itu berhasil,” katanya. Menurut dia, para importir itu lebih baik menahan diri daripada mengimpor dengan cara memanipulasi data—barang berbeda dengan dokumen importasi.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya pernah mengaku terpaksa membentuk satgas pengawasan barang impor ilegal. Menurut dia, permasalahan terpuruknya industri dalam negeri lebih kompleks dari sekadar serbuan barang impor yang tak patuh aturan.“Satgas itu pasti tidak bisa menyelesaikan (masalah). Enggak mungkin dengan Satgas beres. Kalau gitu ngapain repot-repot (susun kebijakan), bikin aja Satgas. Itu Satgas terpaksa untuk shock therapy,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.
Zulhas menjelaskan, Satgas dibentuk pemerintah bersama sejumlah asosiasi untuk tujuan jangka pendek. Sebab menurut dia, impor ilegal itu seperti penyakit. Jika telah sering diberantas oleh Satgas, lama kelamaan impor ilegal akan menjadi imun atau kebal. Modus operandi yang digunakan importir untuk menyelundupkan barang impor ilegal semakin beragam.
“Nah ini (impor ilegal) sama juga, cuma enggak ada pilihan. (Satgas) pilihan terpaksa. Ya kalau bisa ngerem satu dua bulan. Persoalan kita itu bukan Satgas atau tidak Satgas. Persoalan kita sebenarnya secara komprehensif tuh banyak masalahnya,” katanya.
