Prabowo Siapkan Pulau Galang untuk Tampung Warga Gaza

Pulau Galang | Wikipedia

BATAM, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai pusat layanan medis bagi ribuan korban perang Gaza menuai respons beragam. Langkah yang diumumkan usai Sidang Kabinet Paripurna itu dinilai sebagian pihak sarat kepentingan politik dan belum jelas manfaatnya bagi Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut pemerintah menargetkan penanganan medis untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang mengalami luka akibat serangan, reruntuhan bangunan, maupun dampak langsung perang. Pulau Galang dipilih karena memiliki rumah sakit serta fasilitas pendukung yang pernah digunakan untuk pengungsi dan pusat penanganan Covid-19.

“Ini murni untuk perawatan, bukan evakuasi permanen. Setelah pulih, mereka akan kembali ke Gaza,” tegas Hasan, Kamis (7/8/2025).

Namun, pandangan berbeda datang dari Dosen Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Ady Muzwardi. Ia menilai, dari sudut hubungan internasional, kebijakan tersebut tidak memberi keuntungan strategis, baik ekonomi maupun pertahanan, bagi Indonesia.

“Urgensinya lemah, apalagi jika APBN sedang defisit. Jangan sampai hanya jadi panggung pencitraan,” ujar Ady, Senin (11/8/2025).

Ady menyoroti kurangnya transparansi mengenai sumber dana, mekanisme penempatan, hingga program yang akan dijalankan di Pulau Galang. Menurutnya, jika pembiayaan berasal dari APBN, beban negara akan bertambah. Alternatifnya, pendanaan bisa saja datang dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau negara-negara Timur Tengah.

Ia juga mengingatkan potensi adanya agenda politik pihak luar. Menurut Ady, negara-negara Timur Tengah kerap menjalankan diplomasi kemanusiaan di negara ketiga demi menghindari gesekan langsung dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Israel.

“Bisa jadi ini bagian dari strategi untuk mengosongkan Gaza. Apalagi jika ada dukungan dari Israel atau pemerintahan Donald Trump,” katanya.

Selain itu, Ady mengkritik pola pengambilan keputusan yang dinilai terlalu sentralistis di tangan presiden. Ia menegaskan, kebijakan luar negeri seharusnya melalui kajian mendalam Kementerian Luar Negeri bersama kementerian teknis sebelum diputuskan di tingkat kepala negara.

“Kalau semua diputuskan sepihak tanpa kajian matang, risiko kebijakan mandek di tengah jalan akan semakin besar,” ucapnya.

Publik, lanjutnya, berhak mempertanyakan manfaat nyata dari rencana tersebut, mengingat jarak geografis yang jauh dari Gaza ke Pulau Galang dan ketidakjelasan misi—apakah murni kemanusiaan, upaya perdamaian, atau ada muatan politik tertentu.

“Jangan sampai kebijakan strategis seperti ini diambil secara tergesa-gesa,” tandas Ady. [*] Berbagai sumber