7 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Pernyataan ini disampaikan menyusul banyaknya laporan yang masuk terkait dugaan praktik kecurangan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang merugikan konsumen dan mencoreng nama baik Pertamina.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa, 11 Maret 2025, Simon menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum guna menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan distribusi bahan bakar di SPBU berjalan dengan transparan dan sesuai regulasi.
“Banyak laporan yang masuk terkait praktik-praktik SPBU nakal. Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk membersihkannya. Jangan sampai rakyat yang dirugikan,” ujar Dirut Pertamina.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di SPBU. Untuk itu, Pertamina menyediakan beberapa kanal pengaduan, salah satunya call center 135 dan nomor khusus yang ia siapkan secara pribadi untuk menerima aduan langsung dari masyarakat.
Pembenahan Internal Pertamina
Dilansir dari Antaranews, selain menangani kasus praktik SPBU nakal, Simon juga menegaskan bahwa langkah perbaikan internal akan menjadi prioritas utama guna mengembalikan kepercayaan publik. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang ditimbulkan akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terjadi di Pertamina pada periode 2018-2023.
“Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” kata Simon dalam keterangannya, Rabu, 12 Maret 2025.
Sebagai pimpinan, Simon menyadari bahwa meskipun kasus ini terjadi sebelum ia menjabat, tanggung jawab untuk memperbaiki tata kelola perusahaan tetap berada di pundaknya. Oleh karena itu, ia bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang sistem pengawasan internal dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata dia.
Di tengah upaya pembenahan Pertamina, berbagai pihak juga turut berperan dalam mengawasi dan mengawal transparansi distribusi BBM di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat dugaan kecurangan di SPBU, termasuk kasus dugaan Pertamax oplosan.
Sejak 28 Februari 2025, LBH Jakarta telah menerima 590 laporan yang masuk melalui kanal pengaduan daring maupun luring. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyampaikan bahwa posko ini dibentuk guna mendalami dampak yang ditimbulkan dari dugaan kecurangan tersebut serta memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat jika terbukti terjadi pelanggaran.
“Pos pengaduan ini diperlukan untuk mendalami dan mempelajari dampak yang timbul dari kejadian ini. Jika terbukti ada perbuatan melanggar hukum, kami akan mendampingi masyarakat untuk menempuh jalur hukum,” katanya.
Di sisi lain, Simon mengakui bahwa dirinya menerima banyak respons dari masyarakat setelah membuka saluran aduan langsung. Meskipun mendapat kritik, ia berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan bahwa distribusi BBM yang dilakukan Pertamina telah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Saya juga mengakui jujur banyak mendapat hujatan, saya terima sebagai bagian dari perbaikan kita. Banyak juga mendapat apresiasi, banyak juga mendapat dukungan, dan banyak juga laporan-laporan yang masuk terhadap beberapa praktik-praktik SPBU yang nakal,” ujarnya.
Dani Aswara turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Dirut Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal, Berikut Modus-modusnya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
