TEMPO.CO, Jakarta - Israel mengajukan banding terkait surat penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Namun, jaksa ICC, Karim Khan menyatakan, banding tersebut seharusnya ditolak. Sebab, keduanya dianggap memiliki tanggung jawab pidana atas kejahatan perang di Gaza.
Meski sedang menghadapi tuntutan kejahatan luar biasa tersebut, sejumlah negara sekutu Israel menyatakan akan terus mendukung Netanyahu. Mulai dari ancaman sanksi jika ada negara yang menangkap Netanyahu dan Gallant hingga menyediakan tempat aman kepada tokoh Zionis tersebut.
Apa saja respon negara-negara tentang hal itu? Dilansir dari berbagai sumber, ini beberapa di antaranya:
Amerika Serikat
Melalui Senator AS Lindsey Graham, mereka menyatakan ancaman berupa sanksi kepada negara-negara sekutu yang menangkap Netanyahu. Negara-negara sekutu itu antara lain Kanada, Inggris, Jerman, Prancis.
“Anda harus memilih ICC yang nakal versus Amerika. Jika Anda ingin membantu ICC sebagai sebuah negara dan memaksakan surat perintah penangkapan terhadap Bibi dan Gallant, mantan menteri pertahanan, saya akan memberikan sanksi kepada Anda sebagai sebuah negara,” kata Graham dikutip dari Tempo.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui laman resmi whitehouse.gov menyatakan dengan tegas posisinya akan selalu membela Israel dan menolak penyetaraan Israel dan Hamas. “Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap para pemimpin Israel sungguh keterlaluan. Izinkan saya memperjelas sekali lagi: apapun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan - tidak ada - antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu berdiri bersama Israel melawan ancaman-ancaman terhadap keamanannya,” pernyataan tertulis pada 21 November 2024.
Prancis
Dikutip dari Tempo, respon Prancis melunak terhadap surat perintah penangkapan Netanyahu. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine, Prancis respon Prancis akan sejalan dengan prinsip-prinsip Statuta Roma. Namun masih belum dengan tegas menyatakan apakah kemudian mereka akan menangkap Netanyahu dan Gallant ketika keduanya kunjungan kerja ke Prancis.
“Prancis memperhatikan keputusan ini. Sesuai dengan komitmen bahwa kami mendukung keadilan internasional. Prancis punya keterikatan pada kerja independen ICC yang sesuai dengan Statuta Roma,” lebih lanjut Lemoine juga menyebutkan akan rumit secara hukum.
Italia
Keberatan tapi tetap patuh merupakan respons dari Italia. Dikutip dari Tempo, melalui Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto pada Kamis malam ia menjelaskan bahwa Italia akan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant.
“Karena kita adalah pihak yang terikat dengan ICC, jika Netanyahu dan Gallant datang ke Italia, kita harus menangkap mereka. Ini bukan keputusan politik, melainkan pelaksanaan legislasi internasional,” ujarnya.
Meskipun menyatakan akan patuh terhadap perintah tersebut, Italia menyatakan keberatannya dan menganggap keputusan ICC sebagai hal yang keliru.
Belanda
Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp menyampaikan di kantor berita Belanda ANP bahwa Belanda akan mentaati keputusan ICC. “Belanda menerapkan Statuta Roma 100 persen,” kata Veldkamp.
Israel
Sebagai negara asal Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, Israel tentu menolak putusan ICC dan menyebutnya sebagai “anti-Semit” pada Kamis malam melalui Kantor Perdana Menteri Israel. “Israel menolak dengan jijik tindakan tidak masuk akal dan salah yang dituduhkan oleh ICC.”
Satu suara dengan pernyataan di atas, para pejabat Israel ramai-ramai menyuarakan penolakannya kepada putusan ICC tersebut seperti Menteri Transportasi Israel Miri Regev menulis di X dan menyebutnya sebagai “absurditas hukum”. “Ini adalah antisemitisme modern dengan kedok keadilan.”
Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf juga menyuarakan pendapatnya, “Hanya anti-Semitisme, selalu anti-Semitisme,” dengan menambahkan kutipan ayat kitab Taurat yang menyebutkan bahwa Israel adalah “bangsa yang tinggal sendirian, tidak diperhitungkan di antara bangsa-bangsa.”
Palestina
Hamas menyatakan pernyataan resminya untuk memperluas wilayah. “Kami menyerukan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk memperluas cakupan pertanggungjawaban kepada semua pemimpin penjajah.”
Duta Besar Hussam Zomlot memuji putusan ICC dan menyebut bahwa hal ini merupakan langkah menuju akuntabilitas dan keadilan di Palestina. Ia menulis tentang X, yang merujuk pada Nakba (“Bencana”) tahun 1948, pembersihan etnis Palestina yang dilakukan melalui pemindahan dengan kekerasan dan perampasan tanah, properti, dan harta benda mereka.
Pejabat senior Hamas Basem Naim mengatakan, “Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju keadilan dan membawa keadilan bagi para korban, namun ini tetap merupakan langkah yang terbatas dan spiritual jika tidak didukung secara praktis oleh semua negara.”
Hungaria
Salah satu negara di Eropa, Hungaria justru mengundang Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant untuk berkunjung ke Hungaria. Meskipun Hungaria merupakan anggota ICC, mereka menentang keputusan ICC dan menjamin keduanya tidak akan ditangkap. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.
“Hari ini saya akan mengundang Perdana Menteri Israel, Tuan Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria. Dalam undangan itu saya akan menjamin kepadanya bahwa jika dia datang, putusan ICC tidak akan berlaku di Hungaria, dan kami tidak akan mengikuti isinya,” jelas Orban.
Diketahui bahwa Orban menjalin hubungan hangat dengan Netanyahu dan sering berselisih pendapat dengan pemimpin-pemimpin Eropa lainnya. Ia menyebut putusan ICC merupakan hal yang kurang ajar, sinis, dan sama sekali tidak dapat diterima.
SRI DWI APRILIA | DEWI RINA CAHYANI | SITA PLANASARI | SUCI SEKARWATI | IDA ROSDALINA
Pilihan Editor: Menteri Israel Targetkan Penduduk Gaza Berkurang Hingga Separuh