3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin mengusulkan agar dana zakat menjadi alternatif bagi pemerintah membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sultan menilai penggunaan dana zakat membuat masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan program MBG dengan semangat gotong royong.
Usulan Penggunaan Skema ZIS
“Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong,” kata Sultan Najamudin pada pernyataan tertulis Sabtu, 11 Januari.
Dana zakat yang dimaksud Sultan adalah dana yang didapatkan dari skema zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program tersebut berkaitan erat dengan misi kemanusiaan yang universal. Menurut Sultan, anggaran negara saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan MBG.
“Sebagai bangsa yang terkenal dermawan, dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah,” katanya.
Gagasan Sultan tersebut disampaikan di Gedung Selasa di Senayan, Selasa, 14 Januari 2025.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.
Respons Prabowo dan Staf Istana
Usulan Ketua DPD RI tersebut menuai respons Presiden Prabowo Subianto. Ia menanggapi dengan mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Program MBG tersebut.
“Yang mengurus zakat saya kira ada pengurusnya, tetapi yang jelas dari pemerintah kami siap semua anak-anak Indonesia akan kami beri makan tahun 2025 ini,” ujar Prabowo kepada awak media saat ditemui selepas menghadiri acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2025.
Prabowo mengungkap bila prinsipnya adalah semua pihak secara terbuka dapat berpartisipasi dalam menyukseskan salah satu program prioritas yang diusungnya. Prabowo juga menjelaskan bila semua pihak dapat ikut serta membiayai program MBG selama dana yang dialokasikan tepat sasaran, efisien, dan tidak ada kebocoran.
“Kemudian, dari pemda juga ingin ikut, serta para gubernur, bupati ingin ikut, monggo kami buka siapa pun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” jelas Prabowo. Prabowo ingin MBG menjadi program kolaboratif.
Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto berargumen bahwa usulan penggunaan dana zakat yang didapatkan dari galangan masyarakat untuk mendukung program MBG merupakan hal yang memalukan dan tidak sesuai dengan tujuan zakat bila diterapkan.
"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu, ya. Semua keputusan (terkait MBG) ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar Putranto ketika ditemui di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Putranto bersikeras bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda. Dana zakat tidak sesuai digunakan untuk membantu pelaksanaan MBG oleh pemerintah.
"Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," ujar Putranto.
Putranto menambahkan jika Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun untuk ditujukan kepada siswa, ibu hamil, dan pesantren.
"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun," ujarnya.
Dengan besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk MBG, maka Putranto memastikan sudah sepastinya dana zakat tidak digunakan untuk menutupi biaya program MBG.
"Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata dia.
Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Rp 71 Triliun Kurang, Program Makan Bergizi Gratis Bakal Sedot Anggaran Rp 140 Triliun untuk Juli-Desember 2025
