KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan wacana menutup program studi yang dianggap tidak lagi relevan dengan industri. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badru Munir Sukoco mengatakan wacana menutup prodi dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang diperlukan dunia kerja.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Akibatnya, kata dia, kebutuhan di lapangan acap kali tidak cocok dengan latar pendidikan sarjana. "Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih. Kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," kata Badru di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis, 23 April 2026.
Kemdikti, kata dia, mencatat ada 1,9 juta sarjana yang dihasilkan kampus setiap tahunnya. Jumlah itu dinilai telah membuat para lulusan perguruan tinggi kesulitan dalam mencari pekerjaan.
Sejumlah kampus mengaku belum menerima informasi soal rencana penutupan prodi tersebut. Namun, mereka telah merespons wacana dari Kemdikti.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY Zuly Qodir mengatakan kampusnya belum berencana menutup prodi. "Saat ini kami memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibandingkan menutup program studi secara langsung," kata Zuly, Selasa, 28 April 2026.
Langkah penyesuaian kurikulum ini, kata Zuly, dinilai lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan bidang keilmuan tertentu. "Penguatan kurikulum dilakukan dengan melibatkan praktisi industri serta memperkuat kompetensi nonakademik mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja," kata dia.
Pendekatan ini juga dinilai lebih mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. “Kami menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia kerja serta menghadirkan praktisi agar mahasiswa memahami kebutuhan di lapangan," kata dia.
UMY sendiri merasa janggal dengan wacana penutupan prodi untuk mengatasi masalah ketimpangan lulusan. "Wacana penutupan prodi itu tentu perlu kejelasan lebih rinci, terutama terkait bidang apa saja yang dianggap tidak relevan," kata Zuly.
Universitas Gadjah Mada
Rektor UGM Ova Emilia mengaku kampusnya rutin mengevaluasi program studi. Karena itu, dia terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan (merger prodi), atau mentransformasi prodi.
"Karena memang kita berhadapan pada dunia dan juga tantangan yang sangat dinamis," kata Ova menanggapi rencana penutupan prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri melalui pesan suara, Senin, 27 April 2026.
Dia berkata institusi pendidikan mesti sesuai dengan kebutuhan zaman. Institusi pendidikan perlu secara rutin melakukan analisis situasi. "Apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, atau jenjang apa yang dibutuhkan," kata dia.
Menurut dia, institusi pendidikan berperan memberikan bekal berupa kemampuan kepada mahasiswa. Tujuannya, lulusan dapat menghadapi tantangan secara mandiri.
Selain itu, prodi-prodi ke depan perlu bekerja sama dengan industri atau tempat sesuai sektor pengguna dari lulusan itu. Kebijakan dari pendidikan tinggi harus dibuat dan memperhitungkan sektor penggunanya.
"Apakah industri, apakah justru juga tempat pendidikan. Jadi kalau yang kita lihat ini seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga kalau mungkin terjadi oversupply, ya mungkin saja itu terjadi kalau misalnya tidak pernah dibincangkan bersama-sama," kata dia.
Universitas Padjadjaran
Unpad mengaku belum mendapatkan informasi mengenai rencana pemerintah menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Namun demikian, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Zahrotur Rusyda Hinduan, menegaskan bahwa keputusan untuk menutup sebuah program studi sepenuhnya merupakan kewenangan dari kampus.
Apalagi, kata dia, sejumlah perguruan tinggi negeri saat ini telah berstatus badan hukum (PTNBH) yang memiliki otonomi akademik. “Kami memahami maksud dari Kementerian bahwa bisa jadi ada prodi-prodi yang kurang relevan, namun kewenangan untuk membuka atau menutup prodi itu di universitas, terutama Unpad karena kami PTNBH sudah memiliki otonomi,” kata Rossie, begitu Zahrotur Rusyda Hinduan disapa, saat dihubungi pada Sabtu, 25 April 2026.
Rossie mengatakan Unpad tidak ingin menempuh jalan ekstrim dengan menutup program studi semacam itu. Alih-alih menutup prodi tersebut, Unpad menilai evaluasi lebih tepat diarahkan pada pembaruan kurikulum dan penyegaran, sehingga program studi bisa menjadi relevan dengan kebutuhan kerja.
Universitas Udayana
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyatakan pentingnya evaluasi berkala terhadap program studi di lingkungan kampus. Tujuannya agar pelaksanaan pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Namun, kata dia, evaluasi terhadap relevansi perguruan tinggi semestinya dilakukan hati-hati dan tidak terburu-buru. Dia mengatakan evaluasi atau penyesuaian itu harus dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan kajian akademik.
“Proses evaluasi tersebut tentu perlu dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis kajian akademik yang mendalam,” ujar Ketut pada Sabtu, 24 April 2026.
Universitas Indonesia
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro mengatakan UI belum menentukan langkah apa pun mengenai rencana penutupan prodi. UI juga belum dapat menentukan prodi apa saja yang dinilai tidak relevan dengan industri sehingga harus ditutup.
“Oleh karena belum ada surat atau arahan resmi dari kementerian terkait penutupan prodi, maka untuk saat ini UI belum ada pembahasan atau rencana mengenai program studi mana saja yang akan dipertimbangkan untuk ditutup,” kata Erwin saat dihubungi pada Sabtu, 25 April 2026.
Dede Leni Mardianti dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
