3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan oleh aliansi sejumlah pelajar di daerah tersebut.
Penolakan pelajar terhadap MBG itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun @K*******9 di X. Dalam akun itu, tampak rombongan pelajar berseragam SMA memenuhi jalan sambil membawa poster. Mereka menyerukan orasi siswa tak membutuhkan Makan Bergizi Gratis, melainkan sekolah gratis.
Penolakan terhadap program MBG tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan. Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Istana, hingga Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Pemerintah Tindak Tegas Bila Ada Teror OPM terhadap MBG
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas bila ada ancaman teror yang coba dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pelaksanaan MBG di Papua. “Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dasco menyampaikan hal itu ketika ditanya perihal adanya ancaman pelaksanaan MBG di wilayah Papua, dan kaitannya dengan penyusupan gerakan OPM di dalamnya. “Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditoleransi, dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia, dan jangan coba-coba mengancam,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan program MBG dilandasi oleh niat baik Presiden Prabowo untuk perbaikan gizi anak-anak di Tanah Air, tak terkecuali anak-anak di Papua. “Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Papua,” kata dia.
Istana: OPM yang Ancam Sekolah Penerima MBG Berhadapan dengan TNI dan Polri
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika mengancam sekolah di Papua yang menerima manfaat program MBG.
Hasan memastikan pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Kami Tak Pedulikan Isu Politik, Kami Menjalankan Tugas Kemanusiaan
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dia tidak mempedulikan isu politik yang coba diembuskan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Papua, karena program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan tugas kemanusiaan. “Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Menhan setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.
Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie mengatakan pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.
Saat ditanya perihal ada tidaknya penggunaan pendekatan tertentu dalam pelaksanaan MBG di Papua, Sjafrie hanya menekankan masyarakat akan merasakan sendiri manfaat dari program tersebut. “Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” kata dia.
Dia pun mengatakan pihaknya mencoba berpegang pada niat baik membantu pemenuhan gizi para penerima manfaat dalam mendukung terlaksananya program MBG di Papua. “Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.
“Mereka adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah,” ujar dia menambahkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana: Hal-hal di Luar MBG Jadi Kewenangan TNI dan Polri
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar program MBG menjadi kewenangan TNI dan Polri. “Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap berfokus menyiapkan dan melaksanakan program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri,” kata Dadan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dadan menyebutkan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.
Menteri PPA Arifah Fauzi: Mungkin Belum Tahu Niat Presiden
Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifah Fauzi menuturkan kelompok pelajar di Papua Pegunungan yang menolak pemberian MBG belum mengetahui niat baik Presiden Prabowo dalam pelaksanaan program itu. “Kami lihat penyebabnya seperti apa, mungkin belum mengetahui ya (niat baik),” ujarnya usai Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
Dia mengatakan MBG yang digagas Prabowo itu bentuk kecintaan kepala negara kepada generasi mendatang. Dia menilai komitmen Prabowo memberi makan pelajar tanah air sebagai niat yang baik. “Kami dari kementerian melihat bahwa makan bergizi gratis sangat dibutuhkan oleh anak-anak, mulai dari masih dalam kandungan, balita, hingga usia sekolah,” katanya.
M. Raihan Muzzaki, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Reaksi Pemuda Pancasila atas Penggeledahan Rumah Japto Soerjosoemarno oleh KPK
