8 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menilai kehadiran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, telah merugikan nelayan dan merusak ekosistem lingkungan.
Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna mengatakan konstruksi pagar bambu di laut pantura itu dapat mengakibatkan empat kerusakan alam.
“Pertama, kehadiran pagar-pagar itu akan menghambat laju arus laut. Kedua, pagar laut yang dibebani pasir sebagai media tancap juga berpotensi menimbun terumbu karang,” kata MUkri di Tangerang, Jumat, 17 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dampak lainnya, dapat menimbulkan terjadinya penumpukan sedimen akibat terhalang pagar bambu yang menancap di pasir. Dan dampak terakhir adalah memicu kekeruhan perairan laut.
Menurut dia, ancaman dari kerusakan alam dan terumbu karang di laut Tangerang harus segera ditangani secepat mungkin agar tidak berdampak berkepanjangan.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah segera memberikan langkah tegas dengan membongkar pagar bambu tersebut. “Mestinya jangan berlama-lama, segera hancurkan pagarnya,” ujar Mukri.
Dia mengatakan sikap Walhi menentang adanya aktivitas reklamasi baik di laut Tangerang, Bekasi, maupun tempat lain karena reklamasi bukan menjadi kebutuhan publik dan tidak ada urgensinya.
“Kalau reklamasi bekas tembang, kami sangat mendukung karena sekarang ini sangat banyak lubang bekas tambang tapi dibiarkan terbuka tidak direklamasi,” katanya.
KKP Berencana Bongkar Pagar Laut di Tangerang
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang dalam waktu 1-2 hari ke depan.
Pagar bambu itu melintasi 16 desa di enam kecamatan dan berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai. Terbentang di tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Namun, soal waktu pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu berlapis dengan kedalaman variatif itu, KKP masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak.
“Mungkin 1-2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai,” ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf pada Rabu, 15 Januari 2025.
Halid menyampaikan hal itu setelah meninjau langsung lokasi pagar laut di pesisir pantai Kronjo dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, bersama Ombudsman RI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Mereka naik perahu mengelilingi pagar laut yang membentang dari Pulau Cangkir Kronjo, Desa Lontar.
Halid mengatakan masalah pagar laut yang tertanam memanjang puluhan kilomoter itu bukan hanya kewenangan jawab KKP, tetapi juga secara simultan tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. “Untuk itu, kami perlu berkoordinasi apa langkah selanjutnya,” ucapnya.
Dia menuturkan KKP masih mencari siapa pelaku pemasangan pagar laut tersebut. Menurut dia, langkah investigatif saat ini sedang dilakukan, meski beberapa waktu lalu ada pihak lain yang mengaku bertanggung jawab atas pemagaran tersebut.
“Tentunya kami akan melihat reaksi seperti apa yang akan muncul, yang jelas pemerintah hadir untuk menegakkan aturan sesuai aturan yang ada,” kata dia.
Adapun anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, yang memimpin peninjauan pagar laut di Tangerang itu, mengatakan pemagaran laut ini telah berdampak terhadap layanan publik, yaitu mengganggu alur mata pencaharian nelayan.
“Kami memastikan aktivitas nelayan berjalan normal seperti sedia kala karena pemagaran seperti ini sangat mengganggu,” kata Yeka.
Dia menyebutkan ribuan nelayan mengalami kerugian materi dari pemagaran laut selama enam bulan terakhir ini. “Rute melaut menjadi lebih jauh, bahan bakar semakin tinggi, waktu melaut semakin sedikit, otomatis akan mengurangi pendapatan mereka,” kata Yeka.
Joniansyah dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Said Abdullah Ungkap Alasan PDIP Berharap Megawati dan Prabowo Bertemu sebelum Kongres
