(Beritadaerah-Jakarta) Upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional terus diperkuat, salah satunya dengan mendistribusikan bantuan pangan beras yang mencapai **360 ribu ton sepanjang Juli 2025**. Bantuan tersebut ditujukan untuk keluarga rentan sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang merata di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa distribusi ini bukan semata pemberian bantuan, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi dan tantangan iklim yang memengaruhi produksi pangan. Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok, terutama beras, tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, program **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)** juga terus digalakkan. Menteri Amran menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaannya agar program ini tidak disalahgunakan. Ia menyoroti perlunya kehati-hatian dalam distribusi SPHP, khususnya oleh Perum BULOG, agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya penyelidikan dari Satgas Pangan Polri terkait dugaan penyimpangan oleh beberapa produsen besar yang diduga menjual beras dengan kualitas dan takaran yang tidak sesuai standar. Temuan ini, menurut Mentan, mempertegas pentingnya SPHP sebagai penyeimbang pasar dan pelindung konsumen.
Program SPHP sendiri dijalankan oleh Badan Pangan Nasional bersama BULOG melalui berbagai jalur distribusi seperti pasar rakyat, koperasi, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras yang disalurkan dikemas dalam ukuran 5 kilogram dan dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Lebih dari sekadar kuantitas, Menteri Amran menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi. Menurutnya, apabila bantuan dan SPHP tidak tepat sasaran, maka upaya untuk menstabilkan harga sekaligus menjangkau masyarakat rentan akan sia-sia.
Dari sisi produksi, Kementerian Pertanian terus meningkatkan upaya di tingkat hulu melalui berbagai program seperti pompanisasi, distribusi benih tahan kekeringan, serta percepatan masa tanam. Hasilnya, produksi beras nasional selama Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan mencapai hampir 25 juta ton—meningkat sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan distribusi dan perdagangan beras berjalan secara adil dan berkelanjutan. Mentan Amran menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan, dari pusat hingga daerah, mengelola program ini dengan prinsip transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab moral.
“Kita ingin kehadiran negara terasa mulai dari sawah hingga ke meja makan rakyat. Jangan biarkan pihak-pihak tertentu merusak kepercayaan publik terhadap program pangan ini,” tegasnya.
