Badai PHK di Sritex hingga Yamaha Music, Pemerintah Didesak Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Alifudin meminta pemerintah hadir dan memastikan hak para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja terpenuhi. Dia menyebut maraknya pabrik tutup yang berimbas pada PHK terhadap puluhan ribu pekerja harus mendapat perhatian. 

“Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi tidak hanya pekerja yang dirumahkan, tetapi juga ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK bisa terlindungi dengan baik,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 5 Maret 2025. 

Dampak PHK ini, kata dia, akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan mereka di pabrik. Belakangan, beberapa perusahaan dilaporkan tutup sekaligus menghentikan operasi. Perusahaan itu di antaranya PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, PT Bapintri, dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dari tutupnya perusahaan ini, ada puluhan ribu pegawai yang terdampak. 

Alifudin menyayangkan bahwa penutupan pabrik besar ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini juga berpotensi meningkatkan kecemasan tentang gelombang PHK yang lebih luas. Alifudin mengatakan situasi ini bukan hanya berdampak pada pekerja, tapi juga berisiko memperburuk kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,” ujar Alifudin.

Alifudin juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat dipenuhi dengan baik dan utuh. “Kemenaker harus segera turun tangan untuk memastikan pekerja yang terdampak memperoleh kompensasi yang sesuai, seperti pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia. 

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak-hak pekerja. Komisi IX DPR juga akan terus mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi pekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Lebih jauh, Alifudin mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta, serikat pekerja, dan lembaga terkait, untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Alifudin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim industri Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah ini guna menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

“Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor industri yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan pekerja. Kami tidak bisa membiarkan pabrik-pabrik terus menutup pintunya dan merumahkan ribuan pekerja,” kata Alifudin.

Sebagai langkah awal, Alifudin mengusulkan agar pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kesulitan dan memberikan insentif yang tepat untuk mempertahankan operasional pabrik-pabrik tersebut. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kepada perusahaan yang berjuang untuk tetap bertahan, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja tidak hilang dalam proses PHK ini,” kata dia.