1 month ago
25
PRESIDEN Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi ancaman pemakzulan, dengan anggota parlemen oposisi menuduhnya melanggar tugas konstitusionalnya dan melakukan kejahatan yang mirip dengan pengkhianatan ketika ia mengumumkan darurat militer pada Selasa, Reuters melaporkan.
Yoon mencabut deklarasi darurat militer sebelum fajar pada Rabu, hanya beberapa jam setelah parlemen yang dikuasai oposisi menolak upayanya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.
Di bawah ini adalah rincian proses pemakzulan presiden dan presiden-presiden sebelumnya yang dimakzulkan.
Apa hukumnya?
Konstitusi mengatur bahwa parlemen dapat mengajukan mosi pemakzulan terhadap presiden atau pejabat tinggi negara lainnya jika mereka dianggap "telah melanggar Konstitusi atau hukum apa pun dalam menjalankan tugas resmi."
Mosi pemakzulan presiden membutuhkan dua pertiga suara mayoritas dari anggota parlemen satu kamar untuk meloloskannya. Mayoritas sederhana diperlukan untuk memakzulkan pejabat lain.
Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang untuk mengukuhkan atau menolak mosi pemakzulan, dengan mendengarkan bukti-bukti dari parlemen untuk menentukan apakah presiden melanggar hukum.
Apakah oposisi memiliki suara?
Parlemen saat ini dikendalikan oleh oposisi utama Partai Demokrat, yang telah bersumpah untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol. Partai ini dan partai-partai kecil lainnya memiliki 192 kursi, kurang dari 200 kursi yang dibutuhkan untuk memakzulkan presiden.
Beberapa anggota Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah sangat keberatan dengan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon, namun tidak jelas apakah atau berapa banyak dari mereka yang akan bergabung dengan oposisi jika mosi tersebut dibawa ke pemungutan suara.
Menurut Al Jazeera, seruan pemakzulan Yoon bukanlah hal yang baru. Orang-orang yang tidak memilih Yoon telah mengorganisir beberapa aksi unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir. Yoon sudah menghadapi seruan untuk pemakzulan dan investigasi khusus atas skandal yang melibatkan istrinya.
Sentimen yang muncul dari pinggiran kini telah berkembang.
Apakah hanya suara parlemen yang dibutuhkan?
Jika parlemen memilih untuk memakzulkan, presiden tidak dapat menggunakan kekuasaannya sampai hasil sidang pemakzulan yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Perdana Menteri bertindak sebagai pemimpin dalam kapasitas pelaksana tugas.
Mahkamah Konstitusi mendengarkan argumen lisan dari ketua komite kehakiman parlemen dan dari pejabat publik atau penasihat hukum mereka.
Mahkamah memiliki waktu hingga enam bulan untuk mengukuhkan pemakzulan dengan suara enam dari sembilan hakim, atau menolak mosi tersebut.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki enam hakim dengan tiga posisi yang masih kosong. Mahkamah telah mengesampingkan persyaratan tujuh hakim untuk membahas kasus-kasus, tetapi tidak jelas apakah akan menangani mosi pemakzulan tanpa sembilan hakim.
Apa yang terjadi jika presiden diberhentikan dari jabatannya? Pemilihan presiden yang baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Hal yang sama juga berlaku jika Yoon mengundurkan diri - perdana menteri mengambil alih sebagai pelaksana tugas dan pemilihan baru diadakan dalam waktu 60 hari.
Sejarah pemakzulan di Korea Selatan
Hanya ada dua presiden yang menghadapi mosi pemakzulan. Yang satu gagal dimakzulkan, yang satu lagi malah dipenjarakan.
Roh Moo-hyun: 12 Maret 2004
Presiden Roh Moo-hyun dari Partai Yeollin Uri yang beraliran sosial-liberal dimakzulkan satu tahun setelah naik ke posisi puncak. Dia dimakzulkan karena gagal menjaga netralitas politik. Namun, pemakzulannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ia menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya.
Park Geun-hye: 10 Maret 2017
Park Geun-hye adalah pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis yang digulingkan dari jabatannya, dituduh berkolusi dengan orang kepercayaannya dalam skema penjualan pengaruh dan menyalahgunakan wewenang kepresidenannya.
Parlemen memilih untuk memakzulkannya pada Desember 2016, dengan beberapa anggota partai konservatifnya sendiri memberikan suara setuju.
Park adalah putri dari mantan Presiden Park Chung-hee yang dibunuh pada 1979.
Perempuan mantan presiden Korea Selatan ini kemudian diadili secara terpisah atas tuduhan kriminal dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dia menjalani hukuman hampir lima tahun sebelum dibebaskan dengan alasan medis dan kemudian diampuni pada 2021.
