3 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen menyelesaikan perbaikan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga terbaru mereka pada Juni 2025.
“Pemerintah lewat ratas (rapat terbatas) telah memutuskan untuk Freeport dapat diperpanjang ekspornya sampai dengan pabrik yang rusak itu selesai (diperbaiki). Kapan selesainya? Bulan Juni,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sudah ratas sebagai tindak lanjut dari rakortas. Kami harus menghitung semuanya tentang kebaikan negara, kebaikan perusahaan, dan kebaikan rakyat Papua. Secara undang-undang, batas akhir ekspor itu Desember 2024, tapi ada kondisi khusus yang harus kita perhitungkan,” ujar Bahlil, lagi.
Peristiwa kebakaran yang melanda fasilitas smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur, pada Oktober 2024, Kementerian ESDM Sempat memberi pernyataan bahwa gudang penyimpanan konsentrat tembaga (stockpile) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mencapai kapasitas penuh akibat terhentinya ekspor sejak Desember 2024. Kondisi ini terjadi karena peristiwa kebakaran tersebut yang menghambat proses pemurnian.
Ketika ditemui di kantornya pada Jumat, 14 Februari 2025, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengungkapkan bahwa kondisi penuh pada gudang penyimpanan konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berdampak signifikan terhadap produksi perusahaan. Saat ini, produksi PT Freeport mengalami penurunan hingga 40 persen. Tri menjelaskan bahwa ketika kapasitas penyimpanan sudah tidak lagi mencukupi, maka produksi secara otomatis harus dikurangi. “Kalau stockpile sudah penuh, otomatis produksi akan turun,” ujar Tri Winarno.
Selain kendala gudang penyimpanan yang penuh, Freeport Indonesia juga menghadapi dampak dari pemeliharaan tambang bawah tanah yang sempat dilakukan. Proses pemeliharaan ini turut mempengaruhi tingkat produksi perusahaan. Akibatnya, saat ini kapasitas produksi PT Freeport hanya mencapai 60 persen dari kondisi normal.
Tri Winarno menambahkan bahwa pemeliharaan tersebut memang berpengaruh terhadap operasional perusahaan, terlebih dengan keterbatasan kapasitas stockpile yang semakin memperburuk situasi. "Setahu saya kemarin sempat maintenance ya. Ya memang stockpile-nya memang terbatas," jelasnya.
Namun, pada Jumat 21 Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil setelah rapat terbatas dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, keberlanjutan operasional, dan kepentingan nasional, pemerintah kembali menetapkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia hingga Juni 2025.
Sebelumnya, pada Rabu 19 Februari 2025, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan kompromi atau jalan tengah terkait penyelesaian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dijadwalkan rampung pada Juni 2025. "Alhamdulillah kemarin kami sudah memutuskan dengan jalan tengah bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni (2025). Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada," katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit di Jakarta.
Dia menambahkan, "Kemarin kami sudah melakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi Freeport tetap berjalan.”
Menteri ESDM ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak sembarangan memberikan izin ekspor tanpa pertimbangan yang matang. Insiden kebakaran di smelter PT Freeport Indonesia pada Oktober 2024 telah melalui investigasi oleh pihak kepolisian serta perusahaan asuransi. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan merupakan kesalahan yang tidak disengaja.
Ia pun menegaskan bahwa jika kebakaran terbukti disengaja, pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor. “Kami minta tolong polisi cek, asuransi ngecek. Kalau kesengajaan, kami tidak akan izinkan ekspor. Tapi setelah dicek, ternyata baik asuransi maupun dari polisi mengatakan bahwa ini memang terjadi kesalahan yang tidak disengaja,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan keputusan pemerintah memberikan izin ekspor tembaga kepada PT Freeport, meskipun sebelumnya telah diterapkan aturan pembatasan ekspor tembaga mentah, lantaran didasarkan pada penurunan pendapatan Freeport Indonesia. Ia menekankan bahwa 50 persen saham Freeport dimiliki oleh negara sehingga kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan kepentingan nasional.
Dani Aswara dan Dedek Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
