Ekonomi RI Belum Capai Target, Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun untuk Dongkrak Pertumbuhan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang paruh pertama tahun 2025 belum mampu menembus target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi ekonomi nasional baru mencapai 5,12 persen, sedikit di bawah proyeksi APBN yang berada di kisaran 5,2 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan hingga September tercatat naik menjadi 2,65 persen, sedikit melampaui target pemerintah sebesar 2,5 persen. Meski demikian, angka tersebut masih dinilai berada dalam rentang yang aman.

Dari sisi eksternal, tekanan global turut menekan performa nilai tukar. Hingga 10 Oktober 2025, rupiah bertengger di level Rp16.534 per dolar AS, dipicu penguatan dolar akibat meningkatnya tensi geopolitik di beberapa kawasan. Namun pemerintah menilai pelemahan itu bersifat sementara dan optimistis kurs akan menguat pada kuartal keempat seiring masuknya modal asing.

Di sisi lain, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga mencatatkan posisi lebih baik dari asumsi APBN. Per 7 Oktober, yield SBN berada di 6,09 persen, turun 91 basis poin dari target awal 7 persen.

Namun kinerja sektor energi masih tertinggal. Produksi minyak hingga September hanya mencapai 580,3 ribu barel per hari, di bawah target 605 ribu bpd, sementara gas tercatat 974 ribu boepd dari target 1.005 ribu boepd. Kondisi serupa juga terlihat pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang hanya US$66,81 per barel, jauh di bawah target US$82 per barel.

Meskipun sejumlah indikator meleset, pemerintah tetap menaruh keyakinan tinggi terhadap pemulihan ekonomi menjelang akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang digulirkan adalah mengaktifkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia, untuk kembali menggerakkan roda ekonomi.

Dana tersebut disalurkan ke lima bank milik negara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Masing-masing memperoleh alokasi berbeda, dengan porsi terbesar kepada BRI, BNI, dan Mandiri sebesar Rp55 triliun per bank, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Kebijakan itu, menurut pemerintah, sudah mulai menampakkan hasil positif pada peningkatan konsumsi masyarakat dan penyaluran kredit produktif. Dampak penuh diharapkan akan terasa dalam triwulan IV, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa mencapai 5,5 hingga 5,7 persen jika dorongan fiskal berlanjut.

Langkah fiskal agresif tersebut diambil sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi global serta upaya menjaga momentum pemulihan menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasar keuangan sempat bergejolak setelah data ekonomi dirilis, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 3,08 persen ke level 7.974. Namun menjelang penutupan perdagangan, IHSG berhasil rebound ke 8.128, menandakan optimisme investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Dengan berbagai langkah penyesuaian fiskal dan moneter, pemerintah menargetkan akhir tahun 2025 menjadi titik balik bagi ekonomi nasional untuk tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring