Hadapi Serangan Siber, Diskominfo Dorong Sinergi hingga ke Daerah

Pemprov Jateng menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi dan Pengendalian Keamanan Informasi, terutama untuk menghadapi kemungkinan serangan siber | Jatengprov.go.id

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Serangan siber yang terus meningkat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam enam bulan pertama tahun 2025, tercatat sebanyak 1.853 insiden keamanan digital terjadi di lingkungan Pemprov Jateng. Meski hampir seluruhnya telah tertangani, tantangan di dunia siber dinilai makin kompleks dan membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan instansi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Mitigasi dan Pengendalian Keamanan Informasi yang digelar di Lor In Hotel, Solo, Senin (28/7/2025).

Kegiatan itu diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Jawa Tengah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menegaskan pentingnya membangun jejaring kerja antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Masalah keamanan informasi tidak bisa dihadapi sendiri. Harus ada langkah bersama yang konsisten dan terintegrasi, agar ketahanan siber di daerah dapat diperkuat secara merata,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng.

Agung juga menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas koordinasi, melainkan harus menjadi ruang bertukar gagasan dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Dalam forum itu, ia juga mengapresiasi langkah proaktif dari seluruh pemerintah daerah di Jateng yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Menurutnya, kehadiran tim ini menjadi bagian dari strategi memperkuat benteng pertahanan digital daerah.

Seiring perubahan kebijakan nasional, Diskominfo Jateng juga akan mengalami perubahan nomenklatur menjadi “Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital.” Menurut Agung, perubahan nama ini membawa konsekuensi programatik yang signifikan.

“Ini bukan hanya perubahan nama. Kita dituntut meningkatkan layanan digital secara menyeluruh, dari infrastruktur, kualitas SDM, hingga keamanan data. Kami telah memulai dengan penyediaan jaringan internet di sekolah-sekolah, pasar, terminal, hingga daerah-daerah blank spot,” terangnya.

Kepala Diskominfo Kota Surakarta, Heny Ermawati, turut berbagi praktik baik dalam menjaga keamanan informasi. Ia menjelaskan bahwa Pemkot Solo telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara sistematis, termasuk SOP, audit rutin, dan penanganan insiden.

“Kami sudah mengadopsi Peraturan Wali Kota untuk memperkuat SMKI. Semua proses dijalankan secara berkala dan terukur,” ungkap Heny.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan lembaga lain, terutama dalam menangani konten negatif di media sosial yang berada di luar kewenangan Diskominfo daerah.

“Misalnya dalam kasus akun judi online dan konten pornografi, kami bersinergi dengan Kemenkominfo. Sebagian besar laporan kami ditindaklanjuti dengan proses take down yang efektif,” imbuhnya.

Menurut Heny, upaya menjaga ruang digital tetap bersih dan aman hanya bisa dicapai melalui koordinasi yang solid dengan pihak pusat seperti Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan dinamika era digital yang terus berkembang, komitmen terhadap penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan. [*]