Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Minta Purbaya Turun Tangan Selamatkan Sektor Padat Karya

Ilustrasi suasana pabrik tekstil. AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kalangan pengusaha tekstil dan konveksi mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera turun tangan menyelamatkan industri tekstil nasional yang kian tertekan. Mereka berharap, dengan latar belakang ekonom yang dimiliki Purbaya, pemerintah dapat melahirkan kebijakan fiskal yang berpihak pada industri padat karya tersebut.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman, mengatakan sektor tekstil dan pakaian jadi kini berada di titik kritis. Selain dibebani ongkos produksi tinggi dan ketergantungan pada bahan baku impor, pelaku usaha juga harus menghadapi serbuan produk luar negeri yang masuk dengan harga tak wajar.

“Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kami berharap Pak Purbaya bisa membawa angin segar dengan kebijakan yang lebih proindustri,” ujar Nandi dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Ia menekankan, tanpa perlindungan nyata dari pemerintah, ribuan pelaku usaha di sektor konveksi terancam gulung tikar. Menurutnya, kebijakan perdagangan yang lebih adil dan protektif dibutuhkan agar produk dalam negeri tetap memiliki ruang hidup di pasar domestik.

Sebagai solusi, Nandi mengusulkan beberapa langkah konkret. Di antaranya peningkatan tarif impor pakaian jadi untuk menekan banjir produk asing, kemudahan akses pembiayaan bagi UKM tekstil, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, serta kampanye nasional untuk mencintai produk buatan Indonesia.

“Kami yakin, kalau arah kebijakannya jelas dan berpihak, industri tekstil Indonesia bisa bangkit lagi,” ucapnya optimistis.

Desakan agar pemerintah segera bertindak juga datang dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Mereka menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, lebih dari 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup akibat maraknya impor ilegal dan praktik dumping produk asal Tiongkok. Dampaknya, ribuan pekerja harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Rantai pasok industri TPT yang selama ini terintegrasi dari hulu ke hilir kini kacau. Impor ilegal membuat industri kita kehilangan daya saing,” ujar Redma.

APSyFI juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Redma, praktik “misdeclare” dan “under invoicing” masih kerap terjadi karena sistem port to port manifest tidak diterapkan dengan ketat.

“Selama ini, importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang tanpa mengacu pada Master Bill of Lading. Akibatnya, banyak barang yang lolos tanpa pemeriksaan fisik dan masuk lewat jalur hijau,” tegasnya.

Asosiasi mengusulkan sejumlah langkah pengetatan, antara lain penerapan sistem elektronik data interchange (EDI) berbasis Master B/L, penggunaan AI scanner untuk seluruh kontainer impor, serta pembatasan fasilitas impor hanya untuk Kawasan Berikat dan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selain itu, APSyFI meminta penindakan serius terhadap praktik impor borongan dan jaringan mafia impor yang diduga melibatkan oknum petugas serta aparat penegak hukum.

“Kalau penegakan hukum tidak tegas, industri ini bisa lumpuh total,” ujar Redma.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Dalam sidak itu, ia memeriksa sejumlah kontainer berisi bahan pakan dan vitamin ternak asal Cina yang masuk lewat jalur hijau atau jalur tanpa pemeriksaan fisik.

“Saya cuma ingin memastikan, hijau itu benar-benar hijau. Jangan sampai ada penyalahgunaan di lapangan,” kata Purbaya usai pengecekan.

Sidak tersebut dinilai sebagai langkah awal menunjukkan keseriusan Purbaya dalam menertibkan sistem impor dan menutup celah bagi penyelundupan barang. Para pengusaha berharap, tindak lanjut nyata segera dilakukan agar industri tekstil dalam negeri dapat kembali bernafas. [*] Disarikan dari sumber berita media daring