Jargon Hilirisasi Gibran Menjadi Kontroversi di Raja Ampat. DPR: Jangan Jadikan Hilirisasi Nikel Pembenar Perusakan Lingkungan

Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, merusak alam dan mengancam status Raja Ampat sebagai kawasan wisata strategis nasional. DPR meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh seluruh perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hilirisasi, termasuk di dalamnya hilirisasi nikel yang menjadi jargon utama dan selalu jadi andalan Wakil Presiden Gibran dalam berbagai pidatonya, pada sisi lain justru menimbulkan kontradiksi tajam di Raja Ampat, Papua.

Di kawasan pariwisata dan konservasi laut berkelas dunia itu, aktivitas tambang nikel dituding menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.

Legislator Fraksi PKB itu mengkritik keras kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri tambang nikel di wilayah sensitif tersebut. Menurutnya, program hilirisasi tidak boleh dijadikan pembenaran atas rusaknya alam dan terganggunya keseimbangan ekosistem.

“Kerusakan alam yang terjadi dapat mengurangi potensi ekonomi jangka panjang, seperti sektor pariwisata dan perikanan, bahkan berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem yang mengancam keberlangsungan seluruh makhluk hidup di dalamnya,” ujar Ratna kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Ratna menegaskan pentingnya keterlibatan para akademisi dan pakar lingkungan dalam perumusan kebijakan sektor ekstraktif, termasuk tambang nikel. Ia menilai, kalkulasi dampak ekologis harus dilakukan secara serius dan ilmiah.

“Pemerintah perlu melibatkan pakar dan akademisi untuk menghitung secara cermat dampak ekologis yang ditimbulkan. Ada banyak pakar green economy di Indonesia. Tentu akan sangat rugi jika pemerintah membuat perencanaan tanpa melibatkan para ekspertis ini,” lanjutnya.

Sebagai lembaga yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi, Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, Ratna mengingatkan bahwa kerusakan alam bisa menimbulkan kerugian ekonomi jauh lebih besar di masa depan.

Ia menyebut, pembangunan sektor pertambangan seharusnya berlandaskan prinsip perlindungan lingkungan yang kuat dan tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

“Lingkungan harus menjadi fondasi utama. Jika lingkungan rusak, maka manfaat ekonominya hanya sesaat dan akan mengorbankan generasi berikutnya,” ucapnya.

Ratna berencana mengunjungi langsung lokasi tambang nikel di Raja Ampat untuk meninjau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Ia menegaskan akan mendesak pemerintah menutup kegiatan tambang apabila terbukti melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

“Saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi regulasi lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Kalau hal tersebut terbukti dilanggar, tentu kami akan meminta pihak berwenang segera menutup operasi kegiatan pertambangan tersebut,” tegasnya.

Isu tambang nikel di Raja Ampat terus menuai protes dari publik, termasuk dari lembaga dan aktivis lingkungan. Mereka menolak keras eksploitasi di kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas laut dunia itu, dan mendesak pemerintah bertindak tegas agar Raja Ampat tidak dikorbankan atas nama hilirisasi.