23 hours ago
11
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Merasa kebobolan di sejumlah wilayah dengan munculnya kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar pun sambat ke Puskesmas.
Taruna mengakui, lembaganya memang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya keracunan massal.
“Ada 13 item tanggung jawab kami yang berhubungan dengan makan bergizi gratis. Itu perintah langsung dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pengawasan supaya tidak terjadi kejadian luar biasa,” ujar Taruna Ikrar di Puskesmas Cakung, Jakarta Timur, Jumat (2/5/2025).
Namun, kenyataannya tak semulus harapan. Beberapa daerah justru mengalami insiden keracunan makanan yang cukup mengkhawatirkan. Taruna pun meminta agar jajaran Puskesmas di daerah lebih aktif terlibat dalam pemantauan. Ia mendorong adanya koordinasi erat dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan agar pelaksanaan MBG bisa berjalan lebih aman.
Taruna menegaskan bahwa BPOM sejatinya telah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus luar biasa yang berkaitan dengan keamanan pangan. Namun, ia tak menutup mata terhadap keterbatasan personel yang dimiliki lembaganya. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang tak bisa ditawar.
“Kami punya kemampuan, tapi terbatas dari sisi tenaga. Kalau bisa saling bekerja sama, saya yakin kualitas pengawasan bisa ditingkatkan,” ujar dokter spesialis jantung itu.
Sejak awal tahun 2025, laporan dugaan keracunan dalam program MBG bermunculan di berbagai penjuru tanah air. Setidaknya empat wilayah telah mengalami kejadian serupa. Salah satunya terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Di SDN 33 Kasipute, sebanyak 53 dari lebih seribu paket makanan diduga dalam kondisi tak layak konsumsi. Belasan siswa muntah setelah mencium aroma amis dari menu chicken karaage yang disajikan.
Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menuturkan bau tak sedap berasal dari ayam krispi yang tampak sudah basi. Polisi yang melakukan penyelidikan mengonfirmasi adanya paket makanan yang tidak segar dan mencurigakan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun prosedur operasional standar untuk menekan risiko keracunan. Salah satu langkahnya adalah dengan mewajibkan pengembalian sisa makanan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memudahkan proses uji laboratorium jika ada laporan.
“Dengan begitu, kita bisa bandingkan makanan yang ada di dapur dengan yang diterima sekolah. Ini penting sebagai dasar evaluasi,” kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
