5 days ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Badan sepak bola dunia FIFA akan berkongres pada 11 Desember 2024. Salah satu agendanya adalah menentukan tuan rumah Piala Dunia 2034 dengan Arab Saudi menjadi calon satu-satunya.
Namun, kemungkinan penunjukan Arab Saudi mendapat protes dari Amnesty International dan Aliansi Olahraga dan Hak Asasi (Sport & Rights Alliance/SRA). Mereka meminta penunjukan itu dibatalkan, kecuali reformasi hak asasi manusia besar diumumkan sebelum pemungutan suara dilakukan.
FIFA telah menganugerahkan posisi tuan rumah Piala Dunia 2030 kepada Maroko, Spanyol, dan Portugal pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Arab Saudi merupakan satu-satunya penawar untuk edisi 2034.
Amnesty dan SRA mengatakan mereka telah mengevaluasi strategi hak asasi manusia yang diusulkan oleh negara-negara calon tuan rumah. Mereka menyimpulkan dalam laporan baru bahwa tidak ada satu pun tawaran yang secara memadai menguraikan bagaimana mereka akan memenuhi standar hak asasi manusia yang disyaratkan oleh FIFA.
Mereka mengatakan risikonya jauh lebih besar di Arab Saudi dan menjadi tuan rumah turnamen di negara Teluk akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang "berat dan meluas".
"Akan ada biaya manusia yang nyata dan dapat diprediksi jika memberikan Piala Dunia 2034 kepada Arab Saudi tanpa memperoleh jaminan reformasi yang kredibel," kata Steve Cockburn, kepala hak buruh dan olahraga Amnesty, dalam sebuah pernyataan.
"Penggemar akan menghadapi diskriminasi, pekerja migran akan menghadapi eksploitasi, dan banyak yang akan mati.”
"FIFA harus menghentikan proses ini sampai perlindungan hak asasi manusia yang tepat tersedia untuk menghindari memburuknya situasi yang sudah buruk."
FIFA mengatakan laporan evaluasi tawaran untuk Piala Dunia 2030 dan 2034 akan diterbitkan sebelum Kongres luar biasa pada 11 Desember. "FIFA sedang menerapkan proses penawaran menyeluruh untuk Piala Dunia FIFA edisi 2030 dan 2034," kata juru bicara FIFA.
"(Hal ini) sejalan dengan proses sebelumnya untuk pemilihan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil."
Kekhawatiran Tentang Diskriminasi
Tuan rumah Piala Dunia akan secara resmi ditunjuk di Kongres FIFA. Tawaran Arab Saudi hampir pasti akan berhasil karena tidak adanya peminat lain sebelum batas waktu FIFA akhir tahun lalu.
Salah satu penyebab utama kekhawatiran soal penunjukan Arab Saudi adalah apakah orang-orang LGBTQ akan mengalami diskriminasi di Kerajaan, di mana orang dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti melakukan tindakan seksual sesama jenis.
Hammad Albalawi, kepala unit pencalonan Piala Dunia Arab Saudi, mengatakan pada bulan September bahwa penggemar LGBTQ diterima dan privasi mereka akan dihormati. Ia menunjuk pada jutaan penggemar yang telah melakukan perjalanan ke negara tersebut untuk mengikuti acara olahraga dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami berkomitmen untuk menumbuhkan lingkungan persaingan yang bebas dari diskriminasi, dan berupaya keras untuk memberantas diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi," kata Arab Saudi dalam buku penawaran Piala Dunia.
"Bekerja sama dengan mitra pemerintah kami, kami akan memverifikasi bahwa undang-undang kami selaras dengan komitmen internasional kami dan menerapkan peningkatan yang diperlukan."
Pekerja Migran
Buku penawaran Arab Saudi menyatakan 15 stadion akan dibangun atau diperbaharui untuk Piala Dunia, dengan konstruksi ditetapkan akan selesai pada tahun 2032. Sementara itu, lebih dari 185.000 kamar hotel tambahan akan dibangun menjelang turnamen.
Cockburn mengatakan Arab Saudi akan membutuhkan sejumlah besar pekerja migran untuk mewujudkan ambisi Piala Dunia. Namun, negara itu belum menetapkan upah minimum untuk non-warga negara maupun memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah kematian pekerja.
Masalah ini serupa dengan kematian pekerja di negara tetangga Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan membangun stadion baru dengan bantuan tenaga kerja migran.
Surat kabar Inggris, Guardian, melaporkan bahwa sedikitnya 6.500 pekerja migran -- banyak dari mereka bekerja pada proyek Piala Dunia -- telah meninggal di Qatar setelah negara itu memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Tetapi jumlah tersebut dibantah oleh negara Teluk tersebut.
"Kami bertekad untuk menegakkan komitmen kami terkait kerja paksa, pekerja anak, nondiskriminasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kami akan berusaha keras untuk memastikan mitra kami menegakkan standar-standar ini," kata Arab Saudi dalam buku penawarannya.
Laporan Amnesty juga mengatakan bahwa penindasan kebebasan berbicara merupakan penyebab kekhawatiran. Cockburn mengatakan tidak ada komitmen serius untuk melakukan reformasi.
"Strategi hak asasi manusia Arab Saudi tidak mengatasi penindasan berat pemerintah terhadap kebebasan berbicara dan pemenjaraan berkelanjutan terhadap individu yang telah dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara hanya karena ekspresi mereka," kata Cockburn.
Arab Saudi menghabiskan miliaran untuk mengubah citra globalnya dari negara yang dikenal dengan pembatasan agama yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi pusat pariwisata dan hiburan. Akan tetapi, bulan lalu ia gagal memperoleh kursi di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
REUTERS
