Penarikan Peneliti BRIN ke Pusat Awal Januari 2025, Periset Daerah Salurkan Aspirasi ke DPR
3 weeks ago
13
Jumat, 25 Oktober 2024 07:56 WIB
Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kawasan Kerja Bersama (KKB) Medan, Naniek Harkantiningsih, mengatakan belum ada perubahan rencana soal pemindahan periset di daerah-daerah ke homebase pusat.
“Tidak ada yang berubah, per tanggal 2 Januari 2025 sudah harus di pusat,” kata salah satu peneliti ketika dihubungi Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.
Hal itu dia konfirmasi usai melakukan rapat internal dari pusat risetnya. “Pimpinan hanya menyampaikan hasil rapat semalam dengan seluruh para kepala riset dan Kepala BRIN,” katanya.
Sejumlah peneliti atau periset BRIN di daerah menolak kebijakan sentralisasi riset. Bahkan, mereka sudah mulai melakukan perlawanan dengan cara elegan. “Kami juga mencoba menyampaikan aspirasi ke anggota DPR,” tutur peneliti itu.
Iklan
Sebelumnya, para peneliti BRIN mengaku resah dengan arahan penataan SDM periset yang diumumkan oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada 7 Oktober 2024 lalu. Jika para peneliti di daerah menolak pindah dari domisilinya saat ini, mereka diberi pilihan pindah ke BRIN daerah (pemda) dengan jabatan fungsional tetap sebagai periset, kembali ke kementerian/lembaga asal dengan alih jabatan fungsional selain periset, atau mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para peneliti BRIN KKB Medan menilai kebijakan atau arahan ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penelitian yang telah dibangun selama ini. Mereka menekankan bahwa keberadaan para peneliti di daerah sangat penting untuk menjaga relevansi penelitian dengan konteks lokal.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Para peneliti menolak kebijakan sentralisasi riset yang diumumkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Komisi I DPR Mulai Bekerja Pekan Depan, Tunggu Menteri Selesai Pembekalan di Magelang
12 jam lalu
Komisi I DPR Mulai Bekerja Pekan Depan, Tunggu Menteri Selesai Pembekalan di Magelang
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyebut komisinya akan mulai rapat dengan mitra kerjanya pekan depan.
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem
18 jam lalu
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem
Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.
DPR Minta Libur 3 Hari saat Pilkada 2024 supaya Fokus Nyoblos
18 jam lalu
DPR Minta Libur 3 Hari saat Pilkada 2024 supaya Fokus Nyoblos
Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri, mengungkapkan adanya usulan dari anggota dewan untuk libur selama tiga hari saat Pilkada 2024 serentak.
Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur
20 jam lalu
Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur
3 hakim yang menangani kasus Gregorius Ronald Tannur ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap.
Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja
22 jam lalu
Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja
Badan Aspirasi Masyarakat DPR akan segera siap bekerja menampung aspirasi warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode
1 hari lalu
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode
Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.
Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM
1 hari lalu
Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM
DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).
Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa
1 hari lalu
Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa
Pada 20 Oktober 2024, saat pelantikan Prabowo-Gibran, Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia FH UGM merilis catatan kritis untuk Presiden Jokowi
Respons DPR soal Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun
1 hari lalu
Respons DPR soal Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 trliun.
3 weeks ago
13
