1 month ago
30
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memberikan penjelasan terkait situasi terkini di Korea Selatan, yang sempat dilanda ketegangan menyusul pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Dikutip dari Antara, Kemlu RI memastikan bahwa saat ini tidak ada kebutuhan untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan, setelah situasi keamanan di ibu kota Seoul kembali pulih pasca-pencabutan pernyataan darurat militer.
Menurut Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Internasional (BHI) Kemlu RI, KBRI Seoul telah memiliki rencana kontingensi yang telah disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini membuat Kemlu RI tidak merasa ada urgensi untuk memindahkan WNI dari Korea Selatan. Keamanan di Seoul telah pulih, yang terlihat dari kembalinya aktivitas masyarakat di kota tersebut dan normalisasi pelayanan di KBRI Seoul. Selain itu, hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai gangguan lebih lanjut, termasuk pada sektor penerbangan yang sempat terdampak.
Meski situasi keamanan sudah terkendali, Kemlu RI dan KBRI Seoul tetap memantau perkembangan situasi politik dan keamanan yang terjadi di Korea Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan WNI yang berada di negara tersebut. Judha juga menyampaikan bahwa KBRI Seoul terus mengingatkan kepada WNI agar menghindari titik-titik demonstrasi atau konsentrasi massa yang bisa menimbulkan kerusuhan, serta tidak terlibat dalam proses politik yang sedang berlangsung.
Dalam situasi seperti ini, apabila WNI mengalami permasalahan atau membutuhkan bantuan, mereka dapat menghubungi KBRI Seoul melalui hotline yang telah disediakan, dengan nomor +82-10-5394-2546.
Sebelumnya, pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer setelah menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam "kegiatan anti-negara yang mengarah ke pemberontakan." Pernyataan darurat militer tersebut langsung memicu gelombang protes di Seoul, di mana ribuan orang turun ke jalan untuk menentang keputusan tersebut, meskipun mereka dihadang oleh blokade pasukan keamanan. Keputusan mendadak Presiden Yoon itu memicu kekhawatiran di berbagai kalangan masyarakat, baik domestik maupun internasional.
Namun, pada 4 Desember 2024, situasi mulai mereda setelah anggota Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan mosi untuk memblokir pernyataan darurat militer tersebut. Pencabutan status darurat militer ini menjadi titik terang dalam meredakan ketegangan yang sebelumnya terjadi di seluruh negara.
Walau demikian, setelah pencabutan darurat militer, partai-partai oposisi di Korea Selatan mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Mosi tersebut mendapat dukungan signifikan, dengan 191 anggota parlemen oposisi yang menandatangani usulan tersebut, yang menunjukkan adanya ketegangan lebih lanjut di kalangan politik Korea Selatan.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut memberikan pandangannya terkait situasi darurat militer yang sempat terjadi di Korea Selatan. Dalam sambutannya pada acara Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Prabowo mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lengah dalam menyikapi perkembangan geopolitik yang sangat dinamis, termasuk situasi yang terjadi di Korea Selatan.
Prabowo menyoroti ketidakpastian yang melanda kawasan Eropa yang berpotensi menyebabkan perang nuklir, akibat ketegangan antara negara-negara Barat dan Rusia. Dalam komentarnya, ia mengutip para pakar yang menyatakan bahwa potensi perang nuklir di Eropa semakin nyata, terutama dengan izin negara-negara Barat untuk menggunakan peluru jarak jauh dalam serangan terhadap Rusia.
Dikutip dari Antara, Prabowo juga menyampaikan kekhawatiran mengenai posisi Indonesia dalam konflik global yang sedang berkembang. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap waspada terhadap situasi geopolitik yang melibatkan negara-negara besar. Indonesia, sebagai negara nonblok, memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan dunia, mengingat sekitar 40 persen perdagangan global melalui perairan Indonesia, serta 70 persen pasokan energi untuk negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang bergantung pada perairan Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan bahwa jika terjadi konflik besar, Indonesia tidak bisa menghindar dari dampak yang mungkin terjadi.
Prabowo juga menegaskan pentingnya memiliki kepemimpinan politik yang kuat dan stabil dalam menghadapi situasi geopolitik yang semakin tidak pasti. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan dan solidaritas dalam masyarakat, serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa kerukunan nasional dan kepemimpinan yang baik sangat diperlukan agar Indonesia tetap dapat bertahan dan memainkan peran penting dalam skenario dunia yang penuh tantangan ini.
Pilihan Editor: Fakta-fakta Menarik di Balik Drama Darurat Militer Korea Selatan ala Yoon Suk Yeol
