TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik usulan kenaikan dana bantuan partai politik yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kenaikan pendanaan bagi parpol itu bisa memastikan proses kaderisasi berlangsung dengan lancar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami mendukung, setuju lah. Siapa yang enggak setuju?” ucap Cucun di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.
Cucun menyebut biaya partai politik selama ini memang besar untuk pelaksanaan sosialisasi, konsolidasi, hingga mencetak kader. Sehingga pengurus parpol juga harus memutar otak soal sumber pendanaan mereka. "Biasanya kan terjadi money politics yang enggak bisa tertahan lagi," ujar dia.
Adapun, menurut Cucun, PKB tak mempermasalahkan nominal kenaikan dana bantuan parpol itu. Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan agar penggunaan biaya bantuan bagi parpol tersebut tak menyalahi aturan. “Kalau kami enggak mengusulkan angka tadi, diusulkan angka juga harus jelas peruntukannya,” ujar dia.
Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong, meyakini dengan adanya bantuan dana tambahan, partai politik tak lagi merekrut kader secara kilat. Menurut dia, kenaikan dana bantuan oleh negara bisa membuat partai politik menjalankan fungsinya dengan baik.
Bahtra menyebut parpol sebagai pintu masuk untuk merekrut pemimpin, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden harus direkomendasikan oleh parpol. “Partai politik tentu membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi supaya ke depannya tidak melakukan atau merekrut kader yang sifatnya instan atau comotan,” ujar Bahtra ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 23 Mei 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai, bila peserta pemilihan umum tidak dibekali dengan kaderisasi yang baik, maka kualitas mereka juga berpotensi menjadi tidak baik. “Pasti dia akan menggunakan cara-cara yang menurut mereka asal mereka terpilih, apapun akan mereka gunakan,” kata Bahtra.
Maka dari itu, dengan adanya bantuan dana yang mencukupi dari negara, partai politik pun akan mencetak kader-kader yang berkualitas.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa kenaikan dana bantuan parpol itu harus transparan. “Pertanggungjawabannya itu harus dikawal oleh publik atau kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja,” ujar dia.
Usulan mengenai pemberian dana yang besar bagi partai politik mulanya dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Dia mengatakan alokasi dana dari anggaran negara ke parpol bisa menjadi salah satu upaya memberantas korupsi.
Fitroh mengatakan hal tersebut dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis, 15 Mei 2025. “KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube KPK.
Dia menyampaikan usulan itu karena penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, baik dari tingkat desa hingga presiden. Fitroh mengungkapkan para pejabat yang menduduki jabatannya saat ini pasti mengeluarkan modal besar, bahkan memiliki pemodal.
“Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah. Ini tidak bisa dipungkiri, sering terjadi,” kata dia.
