1 month ago
23
TEMPO.CO, Batam - Pernyataan BP Batam saat rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI beberapa hari lalu mengundang reaksi warga yang terus menolak PSN Rempang Eco-City. Warga menegaskan semua pernyataan BP Batam adalah pembohongan belaka, terutama terkait minoritas warga yang menolak
Tak hanya membantah pernyataan itu, warga juga turun ke jalan di Kampung Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Rabu siang, 4 Desember 2024. Ratusan warga melayu Pulau Rempang tersebut menggelar orasi dan memasang spanduk berukuran besar bertuliskan "tolak PSN Rempang Eco-City". "Ini baru perwakilan masing-masing kampung, belum datang semuanya," kata salah seorang warga.
Mereka membacakan beberapa pernyataan sanggahan untuk BP Batam. Bunyi pernyataan sebagai berikut. "Satu, kami masyarakat Pulau Rempang masih dan akan tetap menolak pembangunan Rempang Eco City serta segala bentuk pemindahan dan pergeseran. Dua, kami menegaskan data BP Batam tidak berkesesuaian dengan kondisi di lapangan yang ada di 5 kampung tahap pertama. Tiga, kami mendesak BP Batam membuka data detail terkait jumlah warga yang setuju relokasi, Empat, kami memohon doa dan dukungan serta bentuk solidaritas Indonesia, terkait perjuangan kami dalam mempertahankan laut tanah dan kampung-kampung yang telah diwariskan neneng moyang kami, tolak Rempang Eco City,".
Warga Tegaskan Mayoritas Warga Rempang Bertahan
Sebelumnya dalam RDP DPR RI tersebut BP Batam melaporkan kondisi terkini konflik agraria PSN Rempang Eco-City. Dari data yang dilaporkan 433 kepala keluarga (KK) sudah menerima relokasi dari total 961 yang terdampak tahap pertaham. Diantaranya, 219 KK sudah pindah ke rumah relokasi sementara 41 KK sudah menempati hunian rumah relokasi permanen.
"Prinsipnya hak-hak warga sudah disampaikan bahkan sudah ada Perpres-nya. Memang di lapangan masih ada, biasa di dalam satu project pasti ada pro kontra. Tetapi sangat, sudah minoritas di lapangan yang menolak project ini," kata Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad dalam RDP tersebut.
Menurut warga, data yang disebutkan BP Batam serta pernyataan minoritas yang menolak itu pernyataan yang menyakitkan dan pembohongan publik. Bahkan sebagai bentuk intimidiasi kepada warga. "Beberapa pernyataan yang disampaikan BP Batam pada forum terhormat RDP bersama komisi VI DPR RI tersebut merupakan kebohongan publik," dalam siaran pers Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB).
"Kami sudah mengumpulkan data pembanding, berdasarkan data yang kami rilis dari lima kampung tahap pertama itu, terlalu jauh perbandingannya data yang disampaikan BP Batam," kata Koordinator Umum AMAR-GB Ishak kepada awak media usai menggelar aksi.
Ia menjelaskan, dari penghitungan yang dilakukan warga berdasarkan data di perangkat kampung dan penghitungan manual warga, total warga terdampak di lima kampung tahap pertama hanya sekitar 700 KK. Sedangkan yang sudah direlokasi dan menerima relokasi hanya 162 KK. "Yang masih bertahan 518 KK, itukan terlalu jauh dari pernyataan BP Batam yang menyebutkan sudah menerima relokasi 433 KK," kata Ishak.
Ia menantang BP Batam untuk adu data terkait jumlah warga yang menerima relokasi tersebut, ia meminta BP Batam agar tranparansi membuka data detail warga-warga tersebut. "Kami sakit hati dan kecewa, dengan pernyataan yang menyebutkan minoritas yang menolak, kami dianggap minoritas," kata dia.
Begitu juga kata Ketua RT Kampung Sembulang Hulu M Aris. Menurutnya data yang disebut BP Batam yaitu sebanyak 433 orang setuju relokasi adalah data "bengkak". Artinya warga yang terdaftar bukan lah warga yang terdampak tahap satu pembangunan PSN Rempang Eco-City, tapi seolah-olah disebut warga terdampak.
"Data BP Batam itu besar, itu data bengkak, misalnya di RT saya saja ada masyarakat mengaku warga saya, kampung Sembulang Hulu, tetapi saya tidak kenal, dan dia daftar (menerima relokasi ke BP Batam) sebagai warga Sembulang Hulu," kata Aris.
Warga Rempang Minta Diundang DPR RI
Masyarakat Rempang kata Ishak juga berharap DPR RI untuk datang langsung ke lapangan atau mengundang masyarakat ke Kantor DPR RI. Masyarakat, kata dia, akan menunjukan fakta di lapangan.
"Karena DPR RI itu perwakilan rakyat, saya himbau mereka turun ke lapangan atau kami diundang ke gedung mereka, untuk klarifikasi data BP Batam, kami berharap DPR itu memang menjadi perwakilan rakyat, sedangkan BP Batam hanya mitra mereka," kata dia.
