6 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Kemungkinan sekolah libur Ramadan sebulan penuh selama puasa 2025 disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Muhammad Syafi’i pada Senin, 30 Desember 2024 saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Namun, Muhammad Syafi'i menambahkan bahwa belum ada kepastian terkait keputusan ini. Meskipun begitu, wacana ini memicu pro dan kontra di masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Misalnya, Edi Subkhan, Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan kebijakan libur sekolah selama 1 bulan di bulan Ramadan. Menurutnya, momentum Ramadan lebih banyak dirasakan oleh siswa muslim, sehingga penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa yang beragama lain.
Dan sepakat dengan pendapat Edi, Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengutarakan wacana libur 1 bulan ini masih perlu dikaji dan dianalisis. Analisis ini penting untuk bisa memastikan sisi positif dan negatif terhadap wacana kebijakan libur di bulan Ramadan ini.
Informasi terbaru, Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan bahwa keputusan mengenai sekolah akan diliburkan selama sebulan penuh saat Ramadan 2025 akan segera ditetapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, keputusan final rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.
Tiga Opsi yang Ditawarkan
Abdul Mu'ti menawarkan tiga pilihan yang menjadi pertimbangan pada keputusan akhit untuk libur di bulan puasa nanti. Ia mengatakan tiga pilihan ini adalah hasil tampungan suara dari usulan-usulan di masyarakat.
Menteri Kemendikdasmen ini juga mengatakan bahwa pihak kementerian sampai saat ini masih perlu untuk mengadakan rapat agar dapat menetapkan bagaimana mekanisme libur Ramadan 2025. Rapat ini dilakukan dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK.
Tiga opsi yang diusulkanterkait kebijakan libur Ramadan 2025 :
- Opsi pertama mengusulkan libur penuh selama satu bulan, disertai dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.
- Opsi kedua mengacu pada skema liburan tahun sebelumnya. Dalam skema ini siswa hanya mendapatkan libur pada awal dan akhir bulan Ramadan, biasanya berlangsung selama dua hingga tiga hari, termasuk setelah periode mudik.
- Opsi ketiga adalah tidak memberikan libur khusus selama Ramadan. Para iswa tetap bersekolah seperti biasa dengan jadwal libur mingguan sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya.
Polemik Wacana Libur 1 Bulan
Seperti yang telah dikatakan Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, wacana libur ini memang masih perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai target kegiatan belajar mengajar.
Pada keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025, Ledia mengatakan, "Kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan. Penugasan itu jadi bagian yang perlu dicermati.” Ledia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan belum tercapainya target pembelajaran jika sekolah diliburkan selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Meski demikian, ia berharap pihak sekolah dapat menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin juga menyampaikan keberatan mengenai wacana ini. Ia berpendapat bahwa rencana libur Ramadan selama satu bulan penuh bagi siswa sebaiknya tidak diterapkan, mengingat konsep kebijakan tersebut masih belum cukup jelas.
Keberatan ini disampaikannya pada Sabtu, 11 Januari 2025 di acara talkshow dengan ketua OSIS SMA sederajat se-Daerah Khusus Jakarta di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan. "Saya kira nggak perlu ya. Karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya lah.”
Dengan berbagai pro dan kontra yang muncul dari berbagai pihak, rencana sekolah libur Ramadan sebulan penuh di 2025 masih memerlukan pertimbangan matang dari kementerian dan pihak-pihak terkait agar dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk siswa, guru, dan lainnya tanpa mengganggu kualitas pendidikan.
Hanin Marwah dan Salsabila Azzahra Octavia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
