PEMERINTAH Kota Surakarta atau Solo menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang aman, transparan, dan bebas korupsi. Kepastian hukum dinilai menjadi kunci utama untuk menarik modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan pemerintah membuka ruang luas bagi investor dengan menjamin proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Harus ada kepastian hukum untuk masyarakat berinvestasi,” ujar Respati dalam diskusi publik bertajuk Ramah Investasi, Tanpa Korupsi di Loji Gandrung, Solo, Senin, 13 April 2026.
Ia menyebut Pemkot telah bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses investasi bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar. Menurutnya, kepercayaan investor hanya bisa dibangun melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
Respati juga menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika tidak diikuti penurunan angka kemiskinan.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kemiskinan ikut naik, berarti ada ketimpangan,” katanya.
Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi menilai hukum dan ekonomi harus berjalan beriringan. Ia mengibaratkannya seperti dua rel kereta yang saling menopang dalam menggerakkan pembangunan.
“Ekonomi tanpa hukum tidak akan jalan, dan hukum tanpa ekonomi kehilangan makna,” ujar Pujiono.
Pujiono menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi pelaku usaha. Ia juga mendorong pendekatan progresif dalam penegakan hukum, dengan penindakan tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, namun tetap mempertimbangkan aspek sosial dalam kasus tertentu.
Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Supriyanto mengatakan penegakan hukum harus diarahkan untuk mencegah korupsi, bukan sekadar menindak. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum justru terlihat ketika praktik korupsi dapat ditekan.
“Semakin sedikit orang ditangkap, tetapi tidak ada korupsi, itu penegakan hukum yang berhasil,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi hanya akan masuk ke daerah yang memiliki birokrasi bersih dan kepastian hukum. Karena itu, Kejaksaan mendorong pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi serta pendampingan kebijakan.
Menurut Supriyanto, sektor yang paling mudah dikembangkan di Kota Solo adalah pariwisata. Namun, ia menilai pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Semua dinas adalah bagian dari pariwisata. Yang paling menonjol dan mudah dikembangkan di Solo adalah pariwisata karena memiliki ikon budaya yang tidak dimiliki daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya berwisata, tetapi juga belajar dari berbagai sektor di Solo.
“Semua dinas harus punya keunikan dan nilai jual, sehingga orang datang ke Solo untuk belajar. Dampaknya, okupansi hotel meningkat, kuliner bergerak, dan perputaran ekonomi tumbuh,” katanya.
Supriyanto mencontohkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menjadi destinasi wisata edukasi pertanian, sementara Dinas Pendidikan bisa menjadi tujuan studi tiru.
Lebih lanjut, Supriyanto menyampaikan Kejari Solo akan mendampingi Pemkot dalam menyusun regulasi investasi yang ramah investor.
“Regulasi yang belum jelas akan kami dampingi agar memberi kepastian bagi investor,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kepercayaan publik sebagai modal pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi faktor utama untuk memperkuat dukungan masyarakat sekaligus menarik investasi.
Diskusi yang dihadiri unsur pemerintah, aparat hukum, dan pelaku usaha, serta kalangan mahasiswa dan pelajar itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara hukum dan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif di Kota Solo.
