1 day ago
10
TEMPO.CO, Jakarta -- Tim pengawas (Timwas) pelindungan pekerja migran berencana melakukan advokasi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) korban penembakan aparat di Malaysia. Tim yang baru dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu akan berkoordinasi dengan Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
“Kami segera berkoordinasi dengan Komisi IX DPR untuk melakukan langkah-langkah taktis mengadvokasi para korban,” ujar Ketua Timwas Pelindungan Pekerja Migran Cucun Ahmad Syamsurijal saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 Januari 2025. Menurut dia, koordinasi dengan Komisi IX DPR segera dilakukan setelah anggota timwas sudah lengkap.
Wakil Ketua DPR itu menegaskan, pada prinsipnya negara harus segera hadir memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI). Menurut dia, pemerintah Indonesia juga harus terlibat dalam penyelidikan kasus ini. “Tidak bisa sepihak keterangan hanya dari pemerintah Malaysia,” tutur Cucun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembentukan tim tersebut bermula dari lima WNI pekerja migran menjadi korban penembakan aparat penjaga pantai Malaysia di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025. Kementerian Luar Negeri masih mendata identitas kelima orang tersebut.
Cucun menjelaskan, Timwas masih belum mulai bekerja setelah diumumkan pembentukannya dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 23 Januari 2025. Saat itu, Cucun selaku wakil ketua DPR bidang kesejahteraan masyarakat (kesra) ditunjuk menjadi ketuanya.
Menurut dia, pimpinan DPR masih mengumpulkan nama-nama dari setiap fraksi untuk menjadi anggota timwas. “Kami masih meminta nama-nama dari fraksi setelah disahkan di paripurna,” kata dia. “Surat mulai dikirim ke setiap fraksi proporsional keterwakilan di timwas.”
Cucun juga menyoroti masih banyaknya penyaluran PMI lewat jalur nonformal. Hal ini, menurut dia, berdampak negatif bagi para pekerja migran. Selain isu kekerasan PMI, kata dia, masalah besar yang banyak menimpa pekerja migran adalah dugaan penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) warga Indonesia di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.
Menurut Cucun, harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga Indonesia agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara ilegal atau tidak sesuai prosedur. "Akibatnya banyak yang menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga mengalami kekerasan,” ujar Cucun dalam keterangan resminya, 28 Januari 2025.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengatakan hanya satu dari lima orang korban yang membawa paspor. Adapun satu warga Indonesia yang membawa paspor adalah salah satu dari tiga korban luka, sedangkan satu orang meninggal. Untuk penelusuran asal daerah mereka, Kementerian masih mengidentifikasi. “Kedutaan Besar Republik Indonesia masih lakukan pendalaman identitas. Hanya 1 yang membawa paspor,” kata Judha dalam pesan kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2025.
Judha menuturkan, berdasarkan komunikasi Kedutaan Besar Indonesia dengan Kepolisian Malaysia (Polisi Diraja Malaya/PDRM), peristiwa penembakan itu terjadi pada 24 Januari 2025. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menembak warga Indonesia yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal dan melakukan perlawanan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
