(Beritadaerah-Kolom) Salah satu agenda utama Kementerian Keuangan dalam memperkuat fondasi APBN adalah percepatan transformasi digital. Dalam paparannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa penguatan sistem informasi fiskal menjadi tulang punggung transparansi dan efisiensi belanja negara.
Melalui platform seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) serta MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga), pemerintah mampu memonitor arus kas negara secara real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat pelaporan dan pembayaran, tapi juga membantu mencegah kebocoran anggaran dan manipulasi administrasi.
“Setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara kini bisa dilacak. Ini meningkatkan kepercayaan publik dan investor bahwa sistem fiskal kita dikelola secara profesional,” ujar Menteri dalam forum internasional bersama Asian Development Bank.
Selain itu, digitalisasi juga menyasar pajak. Dengan integrasi data dari sistem e-Faktur, e-Bupot, dan pelaporan SPT secara daring, Ditjen Pajak dapat memperluas basis perpajakan dan meminimalisasi penghindaran pajak. Langkah ini menjadi penting di tengah upaya meningkatkan penerimaan negara non-komoditas.
Kebijakan fiskal Indonesia yang tetap disiplin meski menghadapi tekanan global mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga internasional. Dalam laporan terbarunya, International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa Indonesia “telah menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal yang hati-hati dan responsif.” IMF juga menyoroti bahwa pembiayaan defisit Indonesia tetap terkendali berkat pasar obligasi domestik yang dalam dan basis investor yang kuat.
World Bank, dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Maret, menilai bahwa strategi APBN Indonesia “berhasil menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.” Lembaga ini memuji transformasi belanja negara yang mulai berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan, serta menyarankan pemerintah terus memperbaiki efisiensi subsidi.
Sementara itu, lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil, mencerminkan keyakinan mereka terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa “APBN Indonesia tetap menjadi jangkar utama stabilitas makro, dan pengelolaan utang yang konservatif menjadi nilai tambah di tengah volatilitas global.”
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pun memberikan catatan positif. Dalam kajian fiskal Asia Tenggara 2025, OECD menyebut bahwa Indonesia “telah menjadi model di kawasan dalam menjaga disiplin anggaran sambil tetap memperluas perlindungan sosial.” Mereka mencatat bahwa pemanfaatan teknologi fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling maju di negara berkembang.
Pengakuan semacam ini memperkuat posisi Indonesia di mata investor internasional, sekaligus memberi ruang fiskal lebih besar untuk menjawab tantangan jangka menengah seperti perubahan iklim, demografi, dan disrupsi teknologi.
Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Daya Tahan Ekonomi
Pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam APBN Kita edisi terbaru, ditunjukkan bahwa realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan yang solid, didorong oleh percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.
Namun, tantangan tetap ada: serapan anggaran di tingkat daerah sering kali masih rendah, terutama untuk belanja modal dan infrastruktur dasar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkuat koordinasi dan memberikan insentif kepada daerah yang memiliki kinerja fiskal baik.
Pemerintah juga mendorong penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) di tingkat daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Menurut laporan Kemenkeu, beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan signifikan dalam efisiensi anggaran dan kualitas belanja. Daerah-daerah ini mulai menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan nyata, bukan hanya alat birokrasi.
Ketahanan Sosial Lewat Perlindungan yang Lebih Inklusif
Di sisi perlindungan sosial, APBN tetap dialokasikan untuk menjaga kelompok rentan agar tidak terdorong ke bawah akibat tekanan ekonomi. Program seperti PKH, Kartu Sembako, serta subsidi energi dan pupuk terus digelontorkan secara terarah dan berbasis data.
Dengan kerja sama antara Kemenkeu, Kemensos, dan BPS, pemerintah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih akurat dan inklusif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terlindungi.
Salah satu terobosan terbaru adalah integrasi sistem digital untuk bantuan sosial (bansos digital) yang memanfaatkan QR Code dan verifikasi biometrik. Pendekatan ini dinilai berhasil menekan potensi kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.
“APBN tidak hanya bicara soal angka, tapi soal nyawa. Ketika masyarakat miskin bisa tetap makan, anak bisa sekolah, dan lansia bisa berobat—di situlah letak keberhasilan fiskal kita,” kata Menteri Keuangan dalam sesi wawancara bersama The Economist.
Prioritas Baru yang Mendesak
Gejolak global, termasuk gangguan rantai pasok dan krisis iklim, mendorong pemerintah untuk mengalokasikan porsi lebih besar dalam APBN bagi ketahanan pangan dan energi. Kementerian Keuangan mencatat peningkatan belanja untuk program irigasi, peremajaan sawit rakyat, subsidi pupuk, hingga pembangunan cold storage di wilayah terpencil.
Di sektor energi, subsidi listrik dan BBM tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Pemerintah juga mulai mengarahkan insentif fiskal ke arah transisi energi bersih, seperti pengembangan kendaraan listrik (EV) dan panel surya rumah tangga.
Namun, beban subsidi yang besar tetap menjadi perhatian. Pemerintah menempuh pendekatan reformis melalui skema subsidi tepat sasaran dan penguatan data pengguna. Dengan penggunaan teknologi seperti MyPertamina, subsidi BBM diarahkan hanya kepada pengguna yang memenuhi kriteria sosial-ekonomi tertentu.
“Transformasi APBN juga berarti mengubah cara kita berpikir soal subsidi. Bukan soal besar kecilnya, tapi seberapa efektif dan adil dampaknya,” jelas Dirjen Anggaran.
Baca juga : Kondisi Ekonomi Indonesia April 2025
Tahun 2025 adalah masa transisi politik. Pemerintah yang baru diharapkan melanjutkan konsistensi pengelolaan fiskal. Para pelaku pasar dan lembaga internasional seperti Standard & Poor’s dan Fitch Ratings menilai Indonesia memiliki prospek stabil, namun peringatan tetap diberikan bahwa belanja populis pasca pemilu bisa mengganggu disiplin fiskal.
Selain itu, ketergantungan terhadap penerimaan pajak non-migas masih perlu diperkuat. Meski reformasi pajak terus dijalankan, sektor informal dan shadow economy masih menjadi tantangan besar.
Dari sisi global, harga komoditas yang fluktuatif, konflik di kawasan Laut China Selatan, dan kebijakan suku bunga The Fed menjadi faktor yang bisa mengguncang APBN bila tidak diantisipasi secara cermat.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia memerlukan “APBN yang fleksibel tapi kokoh.” Reformasi struktural seperti efisiensi belanja birokrasi, transformasi pendidikan, serta pendalaman pasar keuangan harus menjadi agenda lanjutan.
Melalui paparan APBN Kita terbaru, tergambar dengan jelas bahwa pemerintah tidak sekadar menjaga angka-angka tetap hijau. Lebih dari itu, APBN dikelola untuk menjadi instrumen ketahanan nasional, alat distribusi keadilan, dan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang.
Dalam dunia yang makin tak pasti, strategi fiskal Indonesia berupaya menjadi jangkar stabilitas. Dengan komunikasi yang transparan, akuntabilitas yang diperkuat, serta digitalisasi yang merata, APBN tampil bukan hanya sebagai catatan keuangan, tapi sebagai cerminan komitmen negara terhadap masa depan rakyatnya.
Sebagaimana pernah dikatakan oleh Menteri Keuangan dalam satu sesi internasional, “APBN bukan soal menyusun angka, tapi menyusun harapan.”
