WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Angka yang muncul ini bukan sekadar statistik, tapi gambaran nyata kondisi ribuan warga. Sebanyak 12.771 rumah di Kabupaten Wonogiri masih masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan membutuhkan perbaikan serius hingga tahun 2030.
Data tersebut berasal dari hasil verifikasi dan validasi tahun 2025 yang menjadi dasar penanganan RTLH di wilayah ini. Angkanya bahkan mengungkap kondisi yang cukup mengkhawatirkan.
Rinciannya:
✓ 10.633 unit rusak berat
✓ 566 unit rusak sedang
✓ 1.488 unit rusak ringan
Mayoritas rumah berada dalam kondisi rusak berat, artinya banyak warga masih tinggal di bangunan yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan.
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani secara bersama-sama oleh berbagai pihak.
“Penyediaan rumah yang layak huni merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi tujuan pembangunan global, nasional, maupun daerah,” tegasnya baru baru ini.
Ia juga menekankan bahwa penanganan RTLH di Wonogiri tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar percepatan perbaikan bisa benar-benar terasa.
“Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa, lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga-lembaga sosial, semua bergerak untuk berpartisipasi dalam penanganan RTLH di Kabupaten Wonogiri. Ini tentunya semakin memberikan keyakinan bahwa upaya menuntaskan permasalahan RTLH di Kabupaten Wonogiri dapat terwujud,” lanjutnya.
Sementara itu, upaya penanganan sebenarnya sudah mulai berjalan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.492 unit RTLH berhasil diperbaiki dari berbagai sumber pendanaan.
Di tahun 2026, program ini kembali dilanjutkan melalui berbagai skema bantuan:
✓ Pemerintah Pusat (BSPS): 39 unit
✓ Pemerintah Provinsi: 235 unit
✓ APBD Kabupaten Wonogiri: 57 unit
✓ CSR: 10 unit
✓ Palang Merah Indonesia: 7 unit
Namun jika dibandingkan dengan total kebutuhan mencapai 12.771 unit, angka penanganan tersebut masih jauh dari cukup. Artinya, ribuan warga Wonogiri masih harus menunggu giliran untuk mendapatkan rumah yang layak.
Pemerintah berharap bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh penerima agar perubahan kondisi hunian bisa terlihat nyata.
“Para penerima bantuan akan didampingi oleh dinas terkait, dalam proses perbaikan sehinggah dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dari kondisi sebelumnya,” ujar Bupati.
Dengan selisih besar antara jumlah kebutuhan dan realisasi perbaikan, tantangan ke depan masih sangat besar. Tanpa percepatan dan kolaborasi yang konsisten, angka 12.771 rumah ini berpotensi menjadi pekerjaan panjang yang tidak cepat selesai. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.



















































