(Beritadaerah-Jakarta) Dalam menghadapi kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis yang mengedepankan dialog konstruktif, diplomasi ekonomi, dan negosiasi aktif. Langkah ini ditempuh demi menjaga daya saing produk dalam negeri di pasar global serta melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Pemerintah terus menjalin komunikasi erat, baik secara internal lintas Kementerian/Lembaga maupun dengan pelaku usaha, untuk merespons kebijakan tarif resiprokal dari AS.
“Kami pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya, dan kami berhasil melewatinya. Dunia tidak hanya AS, masih ada 83 persen pasar global lainnya. Kita harus mempercepat pertumbuhan dengan mitra-mitra strategis lainnya,” ujar Airlangga dalam Forum Sosialisasi dan Konsultasi dengan Asosiasi Usaha, Senin (7/4/2025).
Dalam forum yang digelar hybrid tersebut, Pemerintah membuka ruang aspirasi bagi para pelaku usaha, khususnya sektor yang terdampak langsung seperti industri padat karya. Ia menekankan bahwa kebijakan perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sudah siapkan insentif untuk perusahaan padat karya. Pemerintah menanggung PPh untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Jangan jadikan kondisi ini alasan untuk PHK,” tegasnya.
Pemerintah juga telah menyusun peta jalan responsif: mulai dari analisis dampak tarif, stabilisasi pasar keuangan, penguatan nilai tukar rupiah bersama Bank Indonesia, hingga menjaga ketersediaan valas untuk kebutuhan pelaku usaha.
Presiden Prabowo, menurut Airlangga, juga telah memberikan arahan untuk percepatan reformasi struktural, khususnya dalam deregulasi dan penyederhanaan aturan teknis perdagangan atau *Non-Tariff Measures* (NTMs). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia di mata pasar internasional.
Dalam konteks hubungan bilateral, Pemerintah Indonesia juga terus menjalin komunikasi aktif dengan mitra di Washington, termasuk melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce. Selain itu, Airlangga juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi ASEAN.
“ASEAN sepakat mengedepankan dialog. Kami tidak memilih jalur retaliasi. Justru, kita dorong revitalisasi *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) yang sudah usang sejak 1996 agar mencakup isu-isu terkini, termasuk sektor keuangan,” paparnya.
Forum tersebut dihadiri lebih dari 100 asosiasi pelaku usaha dan diikuti lebih dari 1.000 peserta secara daring dan luring. Banyak aspirasi disuarakan, mulai dari penguatan kemitraan bisnis antarnegara hingga pengembangan industri nasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi tekanan eksternal.
Airlangga juga menegaskan bahwa hasil pertemuan dan rekomendasi dari forum ini akan segera disampaikan kepada Presiden sebagai bahan evaluasi lanjutan dan arah kebijakan strategis ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Kepala BKF Febrio Kacaribu, serta perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi pelaku usaha.
