Basuki Hadimuljono: Mengejar Investasi Swasta untuk IKN hingga Belum Ada Wakil

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lengser dari jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024, Basuki Hadimuljono, mendapat tugas sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah dilantik pada Selasa, 5 November 2024, ia menyampaikan beberapa hal terkait tugasnya serta perkembangan pembangunan IKN. 

1. Mengejar Investasi Swasta

Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di IKN, Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Ia menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN dan perlu segera ditindaklanjuti.

"Kan dulu LoI itu enggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," kata Basuki setelah dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024, dikutip dari Antara. Ia menambahkan, minat para investor itu sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

2. Komitmen Pembangunan IKN

Ketika ditanya tanggapannya terkait pernyataan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang menyebut kecepatan pembangunan IKN akan lambat dari sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pihaknya berpegang komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, bekas Menteri PUPR itu juga menyebut percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan. "Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" katanya pada Selasa, 5 November 2024 dikutip dari Antara.

Adapun, kata Basuki, pencapaian batch 1 pembangunan IKN telah rampung 94 persen. Batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan pencapaian batch 3 hampir 40 persen rampung.

3. Fokus Pembangunan Legislatif Yudikatif

Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki mengungkapkan pihaknya akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif di tahap lanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dalam waktu empat tahun ke depan.

Adapun fasilitas itu akan diwujudkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. "Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," katanya saat ditemui pada Selasa, 5 November 2024 dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya. Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

4. Koordinasi dengan Jokowi

Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa ia tetap berkoordinasi dengan Jokowi mengenai megaproyek di Kalimantan Timur itu. “Saat ini belum. (Tapi tetap koordinasi) soal programming-nya kan,” kata Basuki, Selasa, 5 November 2024. Jokowi memiliki keinginan untuk mengunjungi IKN. Namun Basuki belum bisa memastikan hal itu dapat terlaksana dalam waktu dekat. “Nanti lihat jadwal beliau kan ingin lebih sering ke sana,” katanya.

5. Belum Ada Wakil OIKN

Ketika ditanya tentang calon wakilnya yang akan menggantikan, Raja Juli Antoni, Basuki menyebut belum ada sosok penggantinya. "Belum ada," katanya dikutip dari Antara. Presiden Prabowo hingga saat ini juga diketahui belum menunjuk wakil untuk Basuki. 

Sebelum dipercaya sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki, ditunjuk oleh Jokowi sebagai Plt menggantikan, Bambang Susantono, yang mundur dari jabatan tersebut pada Juni 2024 dan didampingi oleh, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebagai wakil. 

Basuki akan berkantor di IKN mulai Kamis, 7 November 2024 untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA