Hampir Separuh Anggaran Pendidikan 2026 Disedot MBG, Bagaimana Mutu Sekolah dan Guru?

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar. Di Sekolah Rakyat, rencananya pemerintah akan memberikan laptop untuk masing-masing peserta didik | dok. joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara. Presiden Prabowo Subianto sendiri menyebut anggaran itu terbesar sepanjang sejarah, dan diyakini akan mampu memperkuat sistem pendidikan nasional.

Namun, sorotan tajam muncul lantaran porsi terbesar justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun, setara 44 persen dari total anggaran. Dana fantastis itu dialokasikan bagi 82,9 juta penerima manfaat dengan dukungan 30.000 dapur layanan gizi.

Kementerian Keuangan menyebut sisanya dibagi untuk kelompok penerima lain, yakni siswa-mahasiswa, sekolah-kampus, serta guru dan tenaga pendidik. Program KIP Kuliah misalnya hanya mendapat Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, sementara beasiswa LPDP Rp 25 triliun untuk 4.000 penerima. Adapun Program Indonesia Pintar ditetapkan Rp 15,6 triliun.

Untuk lembaga pendidikan, dana segar dialokasikan antara lain Rp 24,9 triliun untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat, Rp 64,3 triliun untuk BOS, Rp 5,1 triliun bagi PAUD, Rp 22,5 triliun untuk renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah, serta Rp 9,4 triliun untuk perguruan tinggi negeri.

Sementara untuk guru dan dosen, total anggaran Rp 178,7 triliun dibagi dalam berbagai pos. Tunjangan profesi guru non-PNS dipatok Rp 19,2 triliun, tunjangan profesi guru PNS Rp 68,7 triliun, tunjangan dosen non-PNS Rp 3,2 triliun, dan tunjangan dosen PNS Rp 82,9 triliun.

Besarnya proporsi MBG memunculkan pertanyaan serius. Di satu sisi, program itu  disebut strategis untuk menekan angka stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun di sisi lain, alokasi jumbo itu justru membuat anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan – seperti mutu pengajaran, fasilitas sekolah, maupun kesejahteraan guru – terkesan sekunder.

Jika dihitung, seluruh program untuk perbaikan sarana sekolah dan kampus hanya berkisar Rp 150,1 triliun, jauh di bawah alokasi MBG. Ironisnya, program yang paling bersentuhan langsung dengan kualitas belajar mengajar, seperti BOS atau perbaikan sekolah, porsinya tak sampai setengah dari belanja MBG.

Pemerintah berdalih lonjakan anggaran pendidikan menjadi jalan untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan. Namun pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah menjadikan pendidikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan cukup dengan memberi makan gratis, sementara kualitas guru, kurikulum, dan infrastruktur sekolah masih jauh dari memadai? Kita tunggu saja. [*] Berbagai sumber