Indonesia Perkuat Implementasi Global Goal on Adaptation untuk Ketahanan Iklim Nasional

3 hours ago 8

REPUBLIKA.CO.ID, BELEM -- Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Global Goal on Adaptation (GGA) sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. GGA merupakan tujuan global Perjanjian Paris untuk memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan iklim.

Dalam pernyataannya, Delegasi Indonesia di COP30, mencatat dalam Pertemuan Perubahan Iklim PBB itu pembahasan GGA fokus pada finalisasi indikator, Baku Adaptation Roadmap (BAR), dan mekanisme Means of Implementation (MoI). BAR merupakan peta jalan negosiasi menuju penyelesaian indikator GGA pada COP30 sementar MoI adalah instrumen pendukung bagi negara berkembang untuk melaksanakan GGA secara efektif.

MoI mencakup tiga pilar utama pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Tanpa dukungan ini, negara berkembang berisiko hanya mampu memenuhi target GGA di atas kertas tanpa penerapan nyata di lapangan.

“Indonesia menuntut indikator GGA yang sederhana, terukur, dan dapat diadaptasi sesuai kondisi nasional; tanpa dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, target adaptasi hanya akan menjadi dokumen tanpa aksi nyata,” kata Direktur Adaptasi Perubahan Iklim yang juga Lead Negotiator Indonesia di COP30, Franky Zamani di sesi konsultasi informal GGA di COP30 Belem, Sabtu (21/11/2025).

Delegasi Indonesia mencatat proses GGA berlanjut dari Glasgow-Sharm el Sheikh Work Programme (COP26), pengembangan kerangka pada CMA4 (COP27), hingga adopsi UAE Framework dan penetapan UAE Belem Work Programme pada CMA5 (COP28).

Laporan teknis yang diterbitkan 8 September 2025 memuat daftar 100 indikator potensial yang terstruktur dalam 11 target yakni tujuh target substansi yakni: suplai air dan sanitasi, pangan, kesehatan, ekosistem, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan target dampak/kerentanan serta empat target pendukung yaitu: perencanaan; implementasi; monitoring, evaluasi, pembelajaran; dan penilaian risiko.

Indonesia menyambut penyederhanaan indikator menjadi 100 item yang dirancang untuk memudahkan pelaporan dan pengukuran kemajuan adaptasi. Namun, delegasi menekankan indikator harus relevan, dapat diterapkan di tingkat nasional, dan tidak menjadi beban administrasi bagi negara berkembang.

Indonesia menegaskan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR RC) harus menjadi landasan agar penerapan indikator fleksibel terhadap kondisi nasional masing masing negara. CBDR–RC merupakan prinsip dasar dalam Konvensi Iklim PBB yang menyatakan semua negara memiliki tanggung jawab terhadap krisis iklim, tetapi tingkat tanggung jawab dan kapasitasnya berbeda.

Delegasi Indonesia mengatakan pembahasan di COP30 juga menyoroti keterkaitan indikator GGA dengan MoI Indonesia menegaskan tanpa kepastian pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas, indikator yang ambisius sulit diwujudkan di lapangan.

Terkait Transformational Adaptation (TA), delegasi Indonesia mengusulkan agar pembahasan difokuskan pada finalisasi indikator yang praktis dan dapat diimplementasikan terlebih dahulu. Sebelum diskusi diperluas ke terminologi yang berpotensi menambah kompleksitas pelaksanaan.

TA merujuk pada pendekatan adaptasi berskala besar yang mengubah sistem sosial, ekonomi, dan ekologis secara fundamental, bukan sekadar penyesuaian kecil atau incremental. Konsep ini menekankan perubahan struktural untuk menyesuaikan pembangunan dengan kondisi iklim yang terus berubah

Indonesia mendorong agar keputusan GGA yang dihasilkan COP30 mengakomodasi kebutuhan negara-negara berkembang melalui mekanisme MoI yang jelas, serta membuka ruang evaluasi dan penyesuaian indikator setelah fase implementasi awal. Dengan demikian, GGA diharapkan menjadi alat praktis bagi negara untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas adaptif, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

“Keberhasilan GGA akan diukur dari kemampuan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menerjemahkan indikator menjadi aksi di lapangan; KLH/BPLH siap bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan indikator itu menjadi pendorong nyata bagi adaptasi yang adil dan efektif,” kata Franky. 

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |