Koalisi Pemerintahan Jerman Runtuh, Kanselir Pecat Menkeu karena Ogah Tambah Utang

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi yang berkuasa di Jerman runtuh ketika Kanselir Olaf Scholz memecat menteri keuangan pada Rabu, 6 November 2024. Hal ini membuka jalan bagi pemilihan cepat, yang memicu kekacauan politik di negara ekonomi terbesar di Eropa ini. Runtuhnya pemerintahan Jerman hanya beberapa jam setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS.

Setelah memecat Menteri Keuangan Christian Lindner dari partai Demokrat Bebas (FDP), Scholz diperkirakan akan memimpin pemerintahan minoritas dengan Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau, partai terbesar kedua. Ia harus mengandalkan mayoritas parlemen yang dikumpulkan untuk meloloskan undang-undang. Scholz berencana mengadakan pemungutan suara mosi tidak percaya parlemen terhadap pemerintahannya pada 15 Januari, yang dapat memicu pemilihan umum mendadak pada bulan Maret.

Scholz mengatakan akan meminta dukungan Friedrich Merz, pemimpin oposisi konservatif yang unggul jauh dalam jajak pendapat, untuk meloloskan anggaran dan meningkatkan anggaran militer. Merz akan memberikan tanggapan dalam konferensi pers Kamis pagi.

Runtuhnya aliansi tiga arah Scholz mengakhiri pertikaian selama berbulan-bulan mengenai kebijakan anggaran dan arah ekonomi Jerman. Popularitas pemerintah anjlok dan menguatnya kekuatan sayap kanan dan sayap kiri. "Kita membutuhkan pemerintahan yang mampu bertindak, yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang diperlukan bagi negara kita," kata Scholz kepada wartawan.

Scholz mengatakan dia memecat Lindner karena menghalangi perselisihan anggaran, menuduhnya mendahulukan partai daripada negara dan memblokir undang-undang dengan alasan yang tidak masuk akal.

Krisis pemerintahan datang pada saat yang kritis bagi Jerman. Ekonomi negara itu sedang lesu, infrastruktur yang menua, dan militer yang tidak siap.

Perombakan politik dapat memperparah rasa frustrasi yang berkembang terhadap partai-partai arus utama Jerman sehingga menguntungkan gerakan populis yang lebih muda, termasuk partai anti-imigran Alternatif untuk Jerman (AfD).

Koalisi berselisih pendapat mengenai cara terbaik untuk menyelamatkan ekonomi Jerman. Sejak gas murah dari Rusia berakhir dan meningkatnya persaingan dengan Cina, ekonomi Jerman kian sulit.

Scholz mengatakan ia telah mengusulkan pembatasan biaya energi bagi perusahaan untuk meningkatkan daya tarik Jerman sebagai tempat berbisnis. Ia menginginkan paket yang dapat membantu menyelamatkan lapangan pekerjaan di industri otomotif yang sedang terpuruk, serta meningkatkan dukungan untuk Ukraina.

Menteri yang dipecat, Lindner mengatakan bahwa kanselir telah mencoba memaksanya untuk melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan konstitusional yang dikenal sebagai rem utang. Linder menolaknya dan mengkritik perminntaan Scholz.

Sumber pemerintah mengatakan Scholz ingin meningkatkan paket dukungan Ukraina sebesar 3 miliar euro menjadi 15 miliar euro dan membiayainya dari utang. "Olaf Scholz menolak mengakui bahwa negara kita membutuhkan model ekonomi baru," kata Lindner kepada wartawan. "Olaf Scholz telah menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan baru bagi negaranya."

SPD dan Partai Hijau, meski berbeda pendapat dalam beberapa isu, sepakat bahwa pengeluaran pemerintah yang ditargetkan diperlukan. Tiga menteri FDP lainnya yaitu menteri untuk transportasi, kehakiman, dan pendidikan, secara sukarela ikut mengundurkan diri.

REUTERS