Legislator PDIP Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bonnie Triyana, mengkritik keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per porsi. Menurut dia, keputusan ini harus ditinjau ulang, khususnya untuk wilayah Papua yang memiliki tantangan ekonomi tersendiri.

"Tadi kita dengar sendiri bahwa untuk satu paket makanan menunya yang sesuai di Jakarta itu disebutkan Rp10.000, datang ke sini (Papua) bisa sampai Rp30.000 lebih," kata Bonnie di Jayapura, Papua, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 Desember 2024.

Politikus PDIP itu mengatakan, pemerintah harus mengkaji serius implementasi program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan inflasi yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Pasalnya, harga satu paket makanan di masing-masing wilayah jelas berbeda.

Dia menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Terutama pertimbangan inflasi di tiap daerah. 

"Kemudian harga-harga kebutuhan, harga-harga makanan yang mungkin nanti dalam menjalankan program ini tiba-tiba jadi melambung jauh. Artinya, dalam sebuah kebijakan khususnya mengenai makan gratis ini, harus juga memperhatikan aspek mitigasinya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi seharga Rp10 ribu per porsi. Prabowo meyakini bahwa alokasi itu cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah. 

Awalnya, pemerintahan Prabowo menetapkan anggaran sebesar Rp15 ribu untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis. Namun, akhirnya Prabowo mengurangi sebesar Rp 5 ribu karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan.

“Kami ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kami hitung untuk daerah-daerah, itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo pada Jumat, 29 November 2024. 

Lebih lanjut, Prabowo mencontohkan keluarga yang memiliki tiga hingga empat anak bisa mendapat Rp2,7 juta per bulan dari kebijakan dan penetapan anggaran ini. 

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan-bantuan lainnya, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat,” jelas mantan Menteri Pertahanan ini. 

Pihak Istana Negara mengungkapkan, anggaran Rp10.000 per porsi sudah dilakukan dalam uji coba selama hampir satu tahun di berbagai daerah. Dengan anggaran sebesar Rp10.000, program ini mampu memenuhi ketercukupan kalori sebesar 600-700. Akibatnya, dana Rp10.000 dianggap layak untuk program makan bergizi gratis.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi, di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada 30 November 2024, seperti diberitakan Antara.