Masuk Lagi dalam Daftar Calon Pahlawan Nasional, Nama Soeharto Tuai Penolakan dari Kontras

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyerahkan surat penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, 10 April 2025 | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali muncul sebagai salah satu dari 10 tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Usulan ini diajukan oleh Provinsi Jawa Tengah, bersamaan dengan nama-nama lain yang telah diajukan ulang maupun tokoh baru dari berbagai daerah.

Namun, wacana tersebut langsung memicu penolakan keras, salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Lembaga ini menyebut usulan pemberian gelar kepada Soeharto sebagai bentuk pelecehan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru.

“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pelecehan terhadap martabat para korban dan melukai perasaan mereka,” tegas Jessenia Destarini, anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Jessenia, wacana tersebut tidak hanya menghapus jejak kelam sejarah, tetapi juga menandakan pembiaran terhadap kejahatan negara yang pernah terjadi. Ia menilai, lebih dari dua dekade setelah reformasi, para korban masih terus berjuang mendapatkan keadilan yang tak kunjung datang, sementara tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab justru dipertimbangkan sebagai pahlawan.

Kontras menyoroti masa pemerintahan Soeharto sebagai periode yang sarat dengan pelanggaran HAM berat, represi kebebasan sipil, perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam, militerisasi kehidupan masyarakat, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Semua hal tersebut, kata Jessenia, seharusnya menjadi alasan kuat untuk menolak usulan pemberian gelar kehormatan tersebut.

“Reformasi bukan sekadar pergantian presiden. Ini adalah tonggak untuk membongkar dan memperbaiki struktur kekuasaan yang selama Orde Baru menindas rakyat dan mengabaikan hak-hak asasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kontras menilai wacana ini berbahaya karena memperkuat budaya impunitas di Indonesia. Pemerintah dianggap sedang membangun narasi pemakluman terhadap pelanggaran yang dilakukan negara di masa lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, menjelaskan bahwa dari sepuluh tokoh yang masuk dalam daftar usulan tahun ini, empat merupakan nama baru, sedangkan enam lainnya adalah usulan yang sudah pernah diajukan di tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk tahun 2025, sampai saat ini kami sudah menerima sepuluh proposal. Empat pengusulan baru, dan enam adalah usulan ulang,” kata Mira dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Enam tokoh yang kembali diusulkan selain Soeharto adalah Gus Dur (Jawa Timur), KH Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Sedangkan empat tokoh baru yang masuk tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).