2 hours ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menkopolkam Budi Gunawan mengungkap rencana menambah dua desk baru untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi sorotan. Dua desk tersebut masing-masing akan berfokus menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Budi mengatakan penambahan dua desk tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan. Untuk pembentukan desk kebakaran, kata dia, diperkirakan curah hujan dalam tiga bulan selesai, setelah itu musim kemarau. “Kemudian ada desk TPPO untuk perlindungan pekerja migran kita,” kata Budi saat ditemui setelah sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Pada 4 November 2024, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) telah membentuk tujuh desk yang merupakan satuan kerja lintas kementerian atau lembaga. Tujuannya, mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Ketujuh desk tersebut adalah Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyelundupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Ketujuh desk tersebut masing-masing dipimpin oleh kementerian atau lembaga tertentu sebagai leading sector.
Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Menkopolkam.
Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Adapun Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menkopolkam saat mengumumkan pembentukan tujuh desk itu menyebutkan satuan kerja-satuan kerja tersebut diberikan waktu bekerja selama kurang lebih tiga bulan.
Namun saat ditanya mengenai kelanjutan kerja tujuh desk tersebut, Budi Gunawan menyatakan seluruhnya terus lanjut bekerja. “Lanjut, lanjut. Ada beberapa target yang harus diteruskan,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Budi mengatakan target tersebut di antaranya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Terutama untuk devisa negara, semuanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak program kesejahteraan masyarakat yang beliau (Presiden) inginkan bisa jalan,” tuturnya.
Rencana Pemerintah Bentuk Dua Desk Baru yang Libatkan KPK
Soal pembentukan dua desk tambahan itu pernah diungkapkan Menkopolkam setelah menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 16 Januari lalu. Dia mengatakan pembentukan desk tambahan itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi menuturkan kedua desk tersebut direncanakan bakal melibatkan KPK. “Ke depan ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk, di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan, yang kemungkinan KPK akan bergabung,” ujar Budi melalui keterangan tertulis.
Dia mengatakan pembentukan desk baru itu untuk memperkuat institusi serta memberikan stabilitas di bidang politik maupun keamanan.
Dalam pertemuan itu, Budi mengapresiasi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertemuan antara pimpinan Kemenkopolkam dan KPK itu juga membahas sejumlah langkah strategis penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kesepakatan pelaksanaan aspek transparansi pengawasan.
“Kami juga akan mendukung tentang konektivitas KPK terhadap beberapa kementerian dan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi,” ucapnya.
Menurut Budi, sejumlah langkah strategis itu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan kebocoran anggaran milik negara. Dia mengatakan, kerja sama yang intens antarlembaga pemerintah dalam hal pencegahan kebocoran ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
Novali Panji Nugroho dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Polemik Pagar Laut Tangerang: Golkar Sebut Pembentukan Pansus DPR Belum Diperlukan
