TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pertumbuhan ekonomi 8 persen harus ditempuh melalui hilirisasi dan investasi. Rosan Roeslani akan mengandalkan hilirisasi akan menciptakan nilai tambah dan menciptakan industrialisasi dalam negeri.
“Investasi akan memainkan peran yang sangat penting,” kata Rosan Roeslani dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, pada Senin, 9 Desember 2024.
Rosan Roeslani menyebut kementeriannya juga fokus pada lima hingga enam dari 28 komoditas yang ditawarkan kepada investor. Lima komoditas itu meliputi mineral dan batu bara, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dan sebagainya.
Sementara itu, sebanyak 28 komoditas hilirisasi itu meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi stacy, emas perak, timbal aspal, pasir, mangan, kobalt, logam, minyak bumi, gas alam, minyak kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, gaku gelondongan, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, garam, pala, coklat, dan ikan nila.
"Kami akan pilih lima atau enam yang punya potensi. Itu akan berdampak besar bagi ekonomi kita dan bagi rakyat kita," kata Rosan Roeslani.
Saat ini, kata Rosan Roeslani, kementeriannya juga telah memetakan investor berdasarkan asal negara untuk menggarap komoditas itu. “Kami sangat terbuka untuk berdiskusi secara produktif dengan Uni Eropa, bagaimana kita dapat maju dan bekerja sama di komunitas hilir kita," kata Rosan Roeslani.
Sementara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024, Rosan Roeslani mengatakan potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 gigawatt yang berasal dari tenaga surya, hidro, bioenergi, geothermal, angin, dan gelombang laut. Karena itu, Rosan mengajak negara di Eropa untuk berkolaborasi sekaligus mengelola sumber energi ini.
Menurut dia, Indonesia tak bisa berjalan sendiri dalam mengelola energi baru terbarukan itu. “Kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak asing. Karena untuk mengaktifkan potensi ini, kami memerlukan pendanaan, teknologi, dan tenaga kerja yang berkualitas," katanya.
Rosan Roeslani menyebut pertemuan ini tak hanya membicarakan peluang investasi, tapi juga mempertahankan investor yang sudah ada. Menurut dia, Indonesia tak hanya mengundang investasi baru, tapi juga menjaga investor lama.
"Justru itulah, dan mereka sudah spending billions of dollars, itu yang harus kita perhatikan dan kita utamakan sebetulnya," kata Rosan Roeslani.
Rosan Roeslani sempat mengatakan pemerintah saat ini sedang menggenjot investasi di berbagai sektor. Termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT) sebesar 2 hingga 3 kali lipat dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk menarik minat investor, Rosan Roeslani menyebut, pemerintah akan terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, agar proses perizinan lebih efisien dan ramah bagi investor. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama antar lembaga untuk mencapai tujuan tersebut,
“Hilirisasi adalah salah satu kunci untuk transisi energi berkelanjutan, dan kami membutuhkan keterlibatan lembaga keuangan internasional serta pasar karbon untuk mencapai tujuan ini," kata Rosan Roeslani saat menghadiri pertemuan indonesia-UK Climate and Green Finance di London Stock Exchange, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Rosan Roeslani pun mengajak investor Inggris untuk menanamkan modal di sektor EBT di Indonesia. Rosan mengatakan, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan sumber daya EBT di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis bahan bakar fosil.
Sementara itu, Rosan Roeslani juga pernah mengatakan realisasi investasi periode Januari hingga September 2024 telah mencapai Rp 1.261,43 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,45 persen dari target yang dicanangkan, yakni Rp 1.650 triliun.
“Kalau dilihat dari Renstra Bappenas, kami sudah melebihi karena target renstra Rp 1.239,3 triliun,” kata Rosan Roeslani dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 3 Desember 2024.
Hammam Izzudin dan Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini