JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu, kata Muzani, telah disampaikan Megawati dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pertemuan-pertemuan informal.
“Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).
Ketua MPR RI itu menyebut dukungan tersebut dimaksudkan agar pemerintahan Prabowo dapat menjalankan kekuasaan secara efektif.
Arahan senada juga disampaikan Megawati kepada kader PDIP dalam bimbingan teknis anggota legislatif fraksi partai di Denpasar, Bali, 30 Juli 2025 kemarin. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus. “Tetapi Ibu juga menegaskan bahwa kami mendukung pemerintah,” kata Deddy di Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (31/7/2025).
Menurut Deddy, dukungan yang diberikan PDIP diarahkan pada kebijakan pemerintah yang positif untuk menjaga negara, melindungi masyarakat, dan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah belakangan ini.
Dalam pidatonya di Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, 2 Agustus 2025, Megawati menegaskan partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi kekuasaan. “PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” tegasnya.
Megawati menyebut, PDIP adalah partai ideologis yang berpegang pada kebenaran dan berpihak pada rakyat. Bagi presiden kelima RI itu, keberpihakan bukan ditentukan posisi partai di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan pada moralitas politik yang diajarkan Soekarno.
Sebelumnya, pada April 2025, Megawati dan Prabowo sempat bertemu dan membicarakan peluang kerja sama. Dalam pertemuan itu, menurut Muzani, Megawati mempersilakan instrumen PDIP digunakan untuk memperkuat jalannya pemerintahan. “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani.
Muzani menilai, komunikasi politik yang terjaga antara kedua tokoh tersebut merupakan contoh nyata bagaimana pemimpin bangsa dapat mengutamakan persatuan dan kebersamaan, khususnya di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. [*] Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.