Panen Kritik, Pemerintah Tutup Sejumlah Dapur MBG Bermasalah

Foto ilustrasi. Petugas sedang memasak di area dapur umum Gagak Sipat, Boyolali, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Foto: Prihatsari

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas setelah rangkaian kasus keracunan massal membelit program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan sejumlah dapur penyedia MBG yang dinilai bermasalah akan dihentikan sementara operasinya untuk kepentingan evaluasi.

“Dapur atau SPPG yang terindikasi tidak memenuhi standar akan kami tutup selama proses investigasi berlangsung,” ujar Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga terkait segera membenahi kualitas penyediaan makanan bergizi. Begitu Presiden pulang dari lawatan luar negeri, ia langsung mengumpulkan para menteri untuk membahas evaluasi menyeluruh terhadap program unggulan ini.

Zulhas menegaskan penutupan dapur dilakukan tanpa batas waktu tertentu, namun akan dibuka kembali jika hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan signifikan. “Ini bukan sekadar penindakan, tetapi bagian dari penguatan standar layanan supaya masyarakat yakin makanan MBG aman dikonsumsi,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah kini akan mewajibkan setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menjalani inspeksi rutin. Puskesmas, unit kesehatan sekolah, dan aparat pengawas lainnya diperintahkan lebih aktif melakukan pemantauan.

Sukabumi Jadi Sorotan Nasional

Selain daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Sukabumi belakangan menjadi salah satu contoh paling mencolok eskalasi kasus keracunan MBG. Dalam sebulan terakhir, insiden muncul beruntun di Parakansalak, Cibadak, Cidolog, hingga Palabuhanratu. Ratusan siswa mengalami gejala mulai dari mual, muntah, diare, gatal, hingga sesak napas usai menyantap menu yang dibagikan di sekolah.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, per akhir September 2025 sudah lebih dari 6.400 kasus keracunan menu MBG di berbagai provinsi. Jawa Barat menempati posisi tertinggi, disusul DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Versi pemerintah menyebutkan total korban di kisaran 5 ribu orang sejak Agustus.

Kasus di Palabuhanratu terjadi Rabu (24/9/2025) saat lima pelajar SMK Doa Bangsa dilarikan ke RSUD setempat. Menu yang disajikan kala itu terdiri dari spageti ikan laut, nugget, sayuran rebus, dan jeruk. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium provinsi.

Insiden serupa juga terjadi di SDN 2 Parakansalak pada Agustus lalu. Dari hasil laboratorium ditemukan bakteri Bacillus cereus pada telur yang diduga memicu gejala keracunan. Sementara di Cibadak, Puskesmas setempat mendapati lonjakan siswa dengan keluhan mual, pusing, dan diare usai makan MBG. Sampel menu Kamis–Jumat langsung dikirim ke laboratorium provinsi untuk diperiksa.

Di Kecamatan Cidolog, hasil Labkesda Jawa Barat bahkan menemukan tiga jenis mikroorganisme berbahaya: jamur Coccidioides immitis pada semangka, bakteri Enterobacter cloacae pada tempe orek, serta Macrococcus caseolyticus pada telur dadar. Temuan ini memicu sorotan tajam terhadap pengelolaan air bersih dan sanitasi dapur MBG di kawasan tersebut.

Perbaikan Total Tata Kelola

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi menilai pola penyebab kasus keracunan di tiap kecamatan berbeda-beda, namun faktor dominan tetap pada higienitas pengolahan dan distribusi makanan. “Kami terus melakukan investigasi lintas sektor dengan mengambil sampel makanan hingga ke laboratorium provinsi,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga membentuk tim pengawasan eksternal guna memastikan standar kebersihan SPPG dipenuhi. Instruksi resmi Dinkes diterbitkan pada pertengahan September untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Zulkifli Hasan menekankan, langkah penutupan dapur ini bukan untuk menghambat jalannya program, melainkan memastikan penerima MBG — mulai pelajar, ibu hamil, hingga balita — mendapatkan makanan yang benar-benar aman. “Program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan, tapi mutu dan keamanannya harus naik kelas,” tuturnya.

Dengan evaluasi total ini, pemerintah berharap insiden serupa tak lagi terjadi dan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional ini dapat pulih. [*] Disarikan dari sumber berita media daring