Pemain Judi Online dan Teroris Tak Akan Dapat Bansos, Bulog Siap Coret Penerima

Ilustrasi Bansos | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah memastikan para pelaku judi online (judol) dan individu yang terlibat jaringan terorisme bakal kehilangan haknya atas berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan pangan. Hal ini ditegaskan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, yang memerintahkan pengecekan ulang data penerima bantuan di seluruh daerah.

“Bagi siapa saja yang terlibat judi online atau aktivitas terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujar Rizal dalam rapat pengendalian inflasi daerah secara daring, Senin (14/7/2025).

Penegasan itu muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan. Dari 28,4 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos, teridentifikasi 571.410 orang yang tercatat sebagai pemain judi online sepanjang tahun 2024. Nilai transaksi para pemain judol itu mencapai hampir Rp 975 miliar, dengan lebih dari 7,5 juta kali transaksi.

Yang lebih mengejutkan, data tersebut baru berasal dari satu bank BUMN saja. Kementerian Sosial (Kemensos) pun mengaku belum dapat memastikan apakah benar dana bansos dipakai berjudi, atau hanya sekadar data penerima bansos yang dimanfaatkan pihak lain untuk berjudi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil investigasi lebih mendalam dari PPATK. “Belum tentu mereka benar-benar bermain judol. Nanti setelah datanya utuh, akan kami evaluasi,” katanya dalam Rakornas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Namun Direktur Utama Bulog menegaskan pihaknya tak mau ambil risiko. Rizal meminta kepala daerah beserta jajaran Bulog di wilayah masing-masing segera memverifikasi ulang daftar penerima bantuan pangan, demi memastikan bansos tepat sasaran.

“Kalau memang terlibat judol atau kelompok radikal, harus langsung dicoret. Ini penekanan, dan saya harap betul-betul dilaksanakan,” tegasnya.

Saat ini Bulog tengah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Distribusi beras dilakukan melalui transporter yang terpantau aplikasi khusus, agar jalur pengiriman lebih transparan dan tepat sasaran.

Sementara itu, temuan PPATK juga mengindikasikan adanya lebih dari 100 NIK penerima bansos yang terhubung dengan aktivitas pendanaan terorisme. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan keterlibatan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan keamanan negara.

Peneliti ekonomi Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menilai, pemerintah tak boleh gegabah mencabut bansos tanpa bukti kuat. “Penting ada validasi, sebab bisa saja akun bank penerima bansos dipakai pihak lain. Atau justru anggota keluarga yang berjudi tanpa sepengetahuan si penerima bansos,” jelasnya.

Meski begitu, Rendy mendukung adanya sanksi bertingkat bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan, mulai dari edukasi keuangan, hingga pencabutan hak menerima bansos bila pelanggaran terus berulang.

“Kalau bansosnya digunakan untuk berjudi, itu moral hazard. Negara membantu supaya masyarakat bisa bertahan hidup, bukan untuk dihabiskan di meja judi,” tegasnya.

Selain pengetatan data, para pengamat menyarankan model bansos juga dievaluasi. Bantuan bisa diganti dalam bentuk non-tunai, seperti voucher digital yang hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di warung atau mitra UMKM tertentu. “Cara ini bisa mencegah bansos disalahgunakan untuk judi,” tutur Rendy.

Di sisi lain, muncul wacana pemberian bantuan sosial bagi keluarga korban judi online. Namun banyak pihak mengingatkan agar langkah ini tak menjadi insentif bagi perilaku menyimpang. “Kalau yang dibantu adalah anak-anak atau anggota keluarga yang jadi korban, itu masih mungkin. Tapi kalau malah membantu pelaku judi, justru salah kaprah,” pungkas Rendy.

Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: membersihkan data bansos dari penerima yang terlibat judi online maupun aktivitas terorisme, demi memastikan anggaran sosial yang besar benar-benar sampai ke warga yang berhak. [*] Berbagai sumber