3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan Indonesia membela negara yang dijajah dan dalam konteks perang Ukraina, negara yang dijajah ialah Ukraina. Komitmen ini, sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia.
“Siapa pun yang menjadi korban penjajahan atau penyerangan, kami memberikan dukungan yang real,” kata Arif kepada Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Jumat, 17 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Duta Besar RI untuk Jerman itu mengakui perang Ukraina membawa dampak besar secara global. Sebagai contoh, Ukraina memiliki keunggulan sebagai penghasil gandum di bidang pertanian. Gandum-gandum itu, menjadi komoditas penting di Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Barat.
Tak hanya itu, Arif menyatakan pemerintah juga masih menunggu sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas perang ini. Menurut dia, Amerika Serikat menjadi negara kunci yang bisa menentukan perdamaian di kawasan tersebut.
Arif menilai penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina dapat tercapai jika para pihak memperoleh jaminan keamanan. Rusia, butuh kepastian agar Ukraina tak bergabung dengan NATO. Sebaliknya, Ukraina butuh jaminan agar Rusia tak kembali menyerang.
Sebelumnya dalam pidato dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Januari 2025, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut invasi Rusia terhadap Ukraina sejak Februari 2022 telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Sejak awal, Prabowo telah menyampaikan usulan, gagasan, untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut," kata Sugiono.
Prabowo mendorong para pihak yang berkonflik agar segera berunding sehingga mencapai kesepakatan perdamaian.
"Semua ini adalah esensi dari diplomasi Indonesia yang tidak hanya menjembatani, namun merupakan manifestasi dari kepemimpinan global Presiden Prabowo yang berani dan inovatif," ujarnya.
Perang Ukraina menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Presiden RI Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis, 21 November 2024, kedua kepala negara berkomitmen menegakkan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
Prabowo dan Starmer menilai perdamaian harus berkomitmen pada prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial serta dibangun di atas keterlibatan dan dialog yang inklusif antara semua pihak sehingga perdamaian menjadi adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Prabowo dan Starmer mengatakan semua tawanan perang harus dibebaskan sesuai dengan hukum internasional.
Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo”, Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan untuk enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan yang Prabowo ambil tanpa kajian matang tak jarang membuat kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
