Polemik Lagi di Program MBG, Pengusaha Lokal Protes Pemerintah Impor Nampan

Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk penyediaan nampan, pemerintah mengimpor dari negara lain. Ini yang menimbulkan protes dari pengusaha lokal | Foto: Dok. Joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi diwarnai silang pendapat. Kali ini, kebijakan pemerintah yang melonggarkan impor food tray atau nampan makan untuk kebutuhan MBG menuai penolakan dari pelaku industri dalam negeri.

Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) menilai, kebijakan tersebut berpotensi memukul usaha lokal yang sudah berinvestasi besar untuk mendukung MBG. Mereka mengklaim kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup untuk memenuhi target jutaan penerima program.

Pengurus Apmaki, Robert Susanto,  menyebut anggota asosiasi mampu memproduksi hingga 10 juta unit per bulan, bahkan tanpa menggenjot kapasitas maksimal. Namun, ia menilai minimnya koordinasi membuat pemerintah menganggap industri lokal belum sanggup memasok kebutuhan.

Sekjen Apmaki, Alie Cendrawan, menambahkan, menyambut program MBG tersebut,  para produsen telah memodifikasi pabrik hingga menanam investasi sekitar Rp 300 miliar.

Langkah itu menurutnya, terinspirasi oleh ajakan pemerintah agar industri dalam negeri menjadi pemasok utama food tray.

“Kami berangkat dari semangat membantu program MBG. Tapi tiba-tiba regulasi impor dibuka, ini membuat kami menahan investasi,” ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Permendag No. 22/2025 yang memberi kelonggaran impor food tray. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan kebijakan itu diambil lantaran pasokan lokal dinilai belum mencukupi. Ia mengaku sudah meminta produsen memperbanyak produksi sejak tahun lalu, namun responsnya dinilai lambat.

Menurut perhitungan BGN, kebutuhan food tray hingga November 2025 mencapai 70 juta unit. Dengan kapasitas produksi yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, jumlahnya tetap belum mampu memenuhi target. “Andaikan sejak awal dipenuhi, mungkin impor tidak perlu dilakukan,” tegas Dadan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menekankan bahwa food tray dalam negeri tetap akan digunakan. Namun, ia mengakui kebutuhan untuk program MBG sangat besar, sehingga impor menjadi pilihan guna mengamankan pasokan.

Polemik tersebut menambah daftar kontroversi di balik pelaksanaan program MBG. Meski bertujuan meningkatkan gizi jutaan warga, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri lokal kini menjadi sorotan. [*] Berbagai sumber