7 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM bersama Election Corner Fisipol UGM dan Institute for Advanced Research (IFAR), Unika Atma Jaya, menggelar media briefing hasil temuan sementara penelitian politik dinasti di Pilkada 2024. Penelitian tersebut didanai oleh Kurawal Foundation.
Acara yang digelar pada Rabu, 20 November 2024 melalui platform Zoom tersebut menghadirkan dua pembicara, Yoes C. Kenawas dari IFAR Atma Jaya dan Amalinda Savirani dari PolGov Fisipol UGM.
Sebagai pembuka, Linda, memaparkan bahwa politik dinasti tidak terelakkan dalam dinamika politik elektoral Indonesia. Secara umum, Linda menyoroti adanya peningkatan jumlah politisi berlatar belakang dinasti yang berkuasa di tingkat provinsi kabupaten/kota di 14 tahun terakhir. “
“Yang menarik dari 2024 kan ini serentak, jadi kita tahu secara berbarengan secara dinasti politik yang ada di daerah,” ujarnya.
Linda menjelaskan setidaknya ada tiga definisi tentang politik dinasti. Secara akademik, politik dinasti adalah upaya pengorganisasian kekuasaan untuk merebut, mempertahankan, dan memperluas posisi kekuasaan, di mana individu-individu yang terlibat terikat hubungan darah atau pernikahan. “Bukan upaya individual, tetapi upaya yang bersifat sistemik,” kata dia.
Sementara itu, dinasti politik adalah organisasi politik berbasis keluarga di mana anggotanya terikat hubungan darah atau pernikahan. “Terikat dengan darah tidak meliputi keluarga inti saja, tetapi juga meliputi paman, bibi, menantu, ipar, besan. Jadi bersifat luas,” kata Linda.
Lebih lanjut, dalam penelitian ini, Linda mengakatan bahwa tim peneliti menggunakan definisi operasionalnya, yaitu kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada 2024 yang memiliki anggota keluarga yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan atau legislator (elected positions) di tingkat nasional dan subnasional. “Subnasional adalah provinsi, kabupaten/kota,” katanya.
Linda juga menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan tim peneliti murni didapatkan dari data sekunder. Artinya, dayanya mencari dari website dan dilakukan pelacakan semua kandidat dari provinsi dan kabupaten/kota. “Ada beberapa yang dicek data primer, tetapi secara umum data memanfaatkan data sekunder di website pemilu,” ujarnya.
Empat Temuan
Yoes Kenawas, memaparkan empat temuan dalam penelitian tersebut. Penemuan pertama, ia mengaku kaget bahwa ada 605 kandidat dinasti yang terindikasi terlibat dalam politik dinasti dalam Pilkada 2024. “Sebanyak 384 kandidat dinasti mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan 221 kandidat dinasti mencalonkan sebagai wakil kepala daerah,” katanya.
Temuan kedua, Yoes memaparkan bahwa politisi dinasti yang berkompetisi di Pilkada 2024 naik hampir dua kali lipat dibandingkan gelombang pemilu serentak sebelumnya. Di Pilkada serentak 2017, 2018, dan 2020 ada 306 kandidat politisi dinasti. Untuk Pilkada 2024, ada 605 kandidat politisi dinasti.
Menurut Yoes, hal pertama yang harus diperhatikan adalah jumlah kandidat yang mencalonkan diri tidak sebanyak pilkada sebelumnya karena berbagai faktor seperti syarat pencalonan dll. Di beberapa daerah pilkada diikuti hanya dua sampai tiga kandidat, padahal sebelumnya bisa 3 sampai 5 pasangan calon.
“Jadi kandidat keseluruhan di pilkada sebelumnya jauh lebih banyak tetapi jumlah politisi dinasti tahun ini jauh lebih banyak meskipun arenanya menyempit, naiknya hampir 2 kali,” kata dia.
Pada temuan ketiga, Yoes memaparkan ada 441 kandidat dinasti laki-laki dalam Pilkada 2024 dan 164 kandidat dinasti perempuan. “Jadi memang ada aspek gender dalam politik dinasti dan ini selalu biasanya memang kandidat perempuan selalu disorot karena selalu dianggap kandidat boneka atau sengaja dipasangkan oleh kerabat laki-lakinya untuk maju dalam pilkada,” ujar Yoes.
Temuan terakhir adalah kandidat dinasti tersebar di 352 unit subnasional yang meliputi provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. “Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya itu kayak kanker, nyebar pelan–pelan dan skr ada di posisi di mana politisi dinasti berkompetisi di 352 sub unit nasional,” tutur Yoes.
Penelitian yang dilakukan oleh PolGov Fisipol UGM, Election Corner Fisipol UGM, dan IFAR Unika Atma Jaya ini beranggotakan Yoes C. Kenawas dan Amalinda Savirani sebagai peneliti utama. Untuk asisten peneliti. ada Seren Regina Zahrona Siregar, Dhony Alfian Nurhidayat, Muhammad Ilham Mansur, Embun Tabitha Suswandari, Mutia Anggraini, Sabella Clara Yandinata, Darrel Kevin Zuvian, Ilma Islami, dan Penelope Florence Army Darmawan.
