5 hours ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji akan melanjutkan rencana Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, untuk menjual saham perusahaan minuman keras PT Delta Djakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki kepemilikan saham perusahaan bir merk Anker tersebut.
Pramono mengaku telah berdiskusi dengan Anies mengenai hal itu saat bertemu pada Rabu pagi, 20 November 2024. Menurut dia, keputusan soal rencana penjualan saham PT Delta ada di tangan DPRD Jakarta.
"Kalau saya nanti jadi gubernur yang saya kejar-kejar DPRD-nya kapan untuk segera dikeluarkan agar segera di-Perda-kan," ujar Pramono usai menyapa warga di Petukangan Utara, Jakarta, Rabu, 20 November 2024, dikutip dalam keterangan tertulisnya, hari ini, 21 November 2024.
Pramono kembali menegaskan akan menjual saham PT Delta begitu terbit peraturan daerahnya. "Ya dijual saja, ngapain," tegas Pramono.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno gagal menjual saham PT Delta. DPRD DKI Jakarta terbelah soal rencana menjual saham PT Delta, ada yang menolak dan mendukung rencana itu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono saat itu tegas menolak keputusan pemerintah DKI menjual saham PT Delta. Alasannya, PT Delta Djakarta, yang di antaranya memproduksi merek bir Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel, merupakan perusahaan sehat.
Dia menyebut PT Delta rutin menyetor dividen ke kas DKI. "Kenapa harus melepas saham di perusahaan yang sehat, yang jelas-jelas memberikan kontribusi bagi pendapatan DKI," tutur Gembong.
Gembong menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah melepas 26,25 persen sahamnya di PT Delta. Apalagi perusahaan itu membagikan keuntungannya senilai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
"Apakah pemerintah lagi kurang uang, sehingga perlu menjual sahamnya?" ujar anggota DPRD Bidang Pemerintahan itu.
Penolakan serupa juga datang dari Fraksi PKB. Penasihat fraksi itu, Darussalam, mengingatkan jangan sampai keputusan pemerintah melepas sahamnya di PT Delta tanpa melalui kajian yang matang dan tidak membahasnya terlebih dulu bersama dewan.
"Jangan sampai juga pelepasan saham sekadar menunaikan janji kampanye," tutur sekretaris komisi bidang perekonomian DPRD DKI Jakarta kala itu.
Darussalam menambahkan, dengan memiliki saham di PT Delta, pemerintah masih bisa ikut mengawasi jumlah produksi dan peredaran minuman beralkohol tersebut. Namun, apabila berkukuh melepas sahamnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan lagi di dalam perusahaan.
Pihak yang mendukung datang dari dua fraksi partai pendukung Anies-Sandiaga dalam pilkada. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahman Suhaimi, menyatakan setuju atas keputusan pemerintah melepas sahamnya di PT Delta.
Menurut Suhaimi, hasil penjualan saham tersebut bisa dimanfaatkan untuk program pendidikan dan memberikan tambahan modal ke perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya).
"Itu lebih prioritas dibanding (uangnya) dikembangkan di PT Delta," tutur Ketua Komisi Bidang Perekonomian itu.
Wakil Ketua DPRD DKI asal Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, juga membela alasan pemerintah menjual saham. Menurut dia, jika pemerintah mempertahankan sahamnya, artinya pemerintah mendua.
"Karena di satu sisi ingin dampak negatif dari minuman keras berkurang, tapi di sisi lain tetap terlibat karena memiliki saham di perusahaan itu."
Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat itu menyatakan pendapatan asli daerah tidak akan berkurang hanya karena penjualan saham itu. "Kami bisa berinvestasi dengan uang itu (penjualan saham) dan investment of return-nya akan lebih tinggi," tutur Sandiaga.
