1 week ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz, dilantik di hadapan parlemen pada Kamis, 7 November 2024. Dilansir dari Reuters, Katz menggantikan Yoav Gallant yang diberhentikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena hilangnya kepercayaan selama perang di Gaza.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Yoav Gallant pada hari Selasa setelah sering terjadi bentrokan atas serangan militer balasan Israel terhadap Hamas. Sebelum mengambil alih jabatan dari Gallant, Katz adalah menteri luar negeri. Netanyahu menunjuk Gideon Saar sebagai Menlu Israel yang baru.
Siapa sebenarnya Israel Katz?
Lahir di kota pesisir Ashkelon pada tahun 1955 dari orang tua yang beremigrasi dari Rumania, dilansir dari Anadolu, ia belajar di sekolah agama Or Etzion di bawah bimbingan Rabbi Haim Drukman, seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan Zionis keagamaan global.
Pada tahun 1973, Katz bergabung dengan tentara Israel, bertugas sebagai perwira di Brigade Parasut ke-890. Ia juga bertugas sebagai prajurit cadangan selama Perang Lebanon tahun 1982.
Pada tahun 1984, ia menjadi wakil direktur di bawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ariel Sharon, sebuah posisi di mana Katz dilaporkan menjadi anak didik mantan pemimpin Israel tersebut. Sejak tahun 1998, ia telah bertugas di Knesset, parlemen negara tersebut, mewakili partai Likud milik Netanyahu.
Sepanjang karier politiknya, Katz telah mempertahankan kebijakan ekstremis terhadap keberadaan Palestina di wilayah pendudukan, secara terbuka mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat dan menentang solusi dua negara.
Catatan kriminal
Pada akhir tahun 1980-an, saat menjabat sebagai wakil direktur di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Katz menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Tuduhan tersebut bermula dari sebuah insiden di mana Katz, yang SIM-nya ditangguhkan, membujuk seorang pengemudi kantor untuk memberikan kesaksian palsu bahwa dialah yang mengemudi. Meskipun Katz mengaku bersalah, tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan akhirnya dibatalkan.
Pada tahun 2009, Jaksa Agung saat itu Menachem Mazuz memutuskan untuk menutup penyelidikan terhadap pengangkatan politik Katz saat mengepalai Kementerian Pertanian (2003–2006), meskipun ada rekomendasi polisi untuk mendakwanya atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Sejak saat itu, Katz telah memegang beberapa jabatan menteri di bawah Netanyahu, termasuk jabatan sebelumnya sebagai menteri luar negeri pada tahun 2019-2020. Ia juga menjabat sebagai menteri keuangan pada tahun 2020-2022 dan transportasi pada tahun 2009–2019. Pada bulan Januari 2023, ia diangkat menjadi menteri energi dan infrastruktur sebelum pindah ke Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 Januari tahun ini.
Gencar Usir Warga Palestina dari Tepi Barat
Selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri, Israel Katz dikenal karena pendekatan agresifnya, menghindari bahasa diplomatik dan lebih memilih pernyataan provokatif tentang tokoh internasional.
Pada bulan Agustus, ia menyerukan pengusiran warga Palestina dari kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki, mirip dengan tindakan baru-baru ini di Gaza. Katz berpendapat, "Ini adalah perang di semua lini, dan kita harus memenangkannya."
Ia mengusulkan evakuasi sementara penduduk kamp-kamp seperti Jenin untuk fokus pada pembongkaran apa yang disebutnya “infrastruktur teror” di sana, yang menggemakan tindakan yang diambil di Gaza.
Mengungsikan orang-orang di Gaza
Pada bulan Februari 2024, Katz mengusulkan pembangunan pulau buatan di lepas pantai Gaza untuk merelokasi penduduk Palestina, menggantikan mereka dengan pemukim Yahudi.
Kementerian Luar Negeri Israel kemudian membantah bahwa ini adalah maksud dari proposal tersebut, yang dilaporkan diajukan Katz kepada mitra-mitranya di Eropa. Ia menyatakan bahwa idenya adalah untuk membangun pelabuhan di pulau buatan yang diusulkan di lepas pantai Gaza.
Menargetkan badan pengungsi PBB
Israel Katz juga memimpin upaya untuk mengkriminalisasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mendorong kampanye yang berpuncak pada pemungutan suara Knesset baru-baru ini untuk melarang badan tersebut di wilayah Palestina.
Ketegangan dengan Sekjen PBB
Bulan lalu, Katz menyatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai “persona non grata” di Israel, menuduhnya melakukan antisemitisme setelah Guterres diduga gagal “mengutuk dengan tegas” serangan rudal Iran terhadap Israel.
