1 month ago
45
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan lightstick K-pop berpendar di depan Gedung Majelis Nasional di Seoul pada Sabtu malam, 7 Desember 2024. Bukan untuk menyemarakkan konser K-pop, melainkan menjadi simbol protes massa yang menyerukan protes besar-besaran untuk menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Para demonstran, didominasi perempuan muda berusia 20-an dan 30-an, membawa lightstick resmi dari fandom SHINee, NCT, BTS, EXO, Stray Kids, MAMAMOO, MONSTA X, VIXX hingga SEVENTEEN. Mereka menyanyikan lagu-lagu populer K-pop sambil meneriakkan slogan-slogan politik.
Lightstick K-pop Jadi Simbol Demokrasi Baru Korsel
Dilansir dari The Korea Times pada Ahad, 8 Desember 2024, saat sesi pleno Majelis Nasional dimulai pukul 5 sore, suasana di jalanan Yeouido berubah bak festival musik. Sekitar lebih dari 150 ribu massa berdansa dan menyanyikan hit seperti ‘Whiplash’ dari aespa, ‘APT.’ dari Rose BLACKPINK, hingga ‘Fighting’ dari BooSeokSoon SEVENTEEN, dengan lirik yang diubah menjadi kritik terhadap Yoon Suk Yeol.
Salah satu momen paling emosional adalah ketika ribuan orang menyanyikan lagu ‘Into the New World’ milik Girls’ Generation. Lagu debut 2007 itu seolah menjadi himne perjuangan, “Jalan terjal di depan kita / Mungkin akan jadi masa depan dan tantangan tak terduga / Tapi kita tak bisa menyerah,” demikian lantunan lirik tersebut menggema di jalanan.
Lightstick, aksesoris wajib penggemar K-pop, biasanya dijual dengan harga 30 hingga 50 dolar AS atau sekitar Rp 471.000-785.000. Produk ini dirancang khusus oleh agensi untuk konser dan acara grup idola. Namun, kali ini, alat tersebut menjadi simbol perlawanan. Alih-alih lilin yang lazim digunakan dalam protes tradisional, para penggemar memilih membawa alat ini untuk memberikan sentuhan modern pada perjuangan demokrasi.
Aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di dekat Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, 7 Desember 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Pada 6 Desember, Allkpop juga melaporkan bahwa pada Sabtu sore, sekitar pukul 3 siang waktu setempat, sebuah ajakan untuk berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional disampaikan oleh kelompok Light Sticks for National Solidarity. Mereka mengundang anggota komunitas K-Pop dan penggemar lainnya untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa. Banyak penggemar, baik yang aktif maupun yang tidak aktif dalam komunitas mereka, bergabung dalam aksi tersebut.
Tren ini mulai berkembang sepanjang pekan, menyusul kegiatan vigili lilin yang digelar setiap hari di depan Gedung Majelis Nasional, setelah pengumuman mendadak Presiden Yoon Suk Yeol mengenai pemberlakuan darurat militer pada Selasa lalu. Gerakan lain juga diserukan oleh kelompok Candlelight Action (@candlemove) melalui akun X.
"Protes dengan lilin telah menyerukan pemakzulan sejak awal kepresidenan Yoon Seok-yeol pada 2022. Dalam 117 aksi dan vigili lilin selama 117 pekan, mereka terus menyuarakan tuntutan pemakzulan setiap kali Yoon dan partainya melakukan tindakan yang dianggap tidak adil," tulis mereka.
Darurat Militer Menggegerkan Korea Selatan
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu menciptakan kekacauan di Korea Selatan. Dalam pidato di televisi, Yoon Suk Yeol menyebut langkah ini sebagai upaya melindungi negara dari ancaman komunis Korea Utara. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980, darurat militer diumumkan di Korea Selatan.
Dalam pidatonya, ia menuduh oposisi merupakan simpatisan Korea Utara dan mengancam nilai-nilai konstitusi Korea Selatan. “Saya mengumumkan keadaan darurat untuk melindungi tatanan konstitusional yang berlandaskan kebebasan dan memberantas kelompok anti-negara yang memalukan, yang pro-Korea Utara dan telah merampas kebebasan serta kebahagiaan rakyat kita,” ucap Yoon Suk Yeol, dilansir dari NBC News.
Pernyataan tersebut disusul oleh larangan aktivitas politik, sensor media, dan perintah kepada tenaga medis untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam. Namun, dalam hitungan jam, sebanyak 190 dari 300 anggota Majelis Nasional hadir untuk meloloskan resolusi yang membatalkan perintah darurat tersebut. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan masyarakat sipil, akhirnya membuat Yoon mencabut deklarasi itu pada Rabu pagi, 4 Desember 2024.
Meskipun deklarasi darurat militer telah dicabut, tuntutan untuk memakzulkan Yoon terus disuarakan publik di Korea Selatan dan anggota Partai Demokrat Korea (DPK). Majelis Nasional juga telah mengadakan pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Namun gagal karena kuorum 200 suara tidak tercapai. Presiden Yoon Suk Yeol yang dituduh melanggar konstitusi dengan deklarasi darurat militer pada 3 Desember pun gagal dimakzulkan.
THE KOREA TIMES | NBC NEWS | ALLKPOP | X
