6 hours ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil guna mencegah mereka melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa seperti yang pernah dialami beberapa narapidana sebelumnya. Prabowo menyampaikan pernyataan ini dalam pidatonya saat meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Rencana Membangun Penjara Khusus Koruptor
Di depan para guru yang hadir, ia menegaskan bahwa koruptor adalah penyebab kesulitan yang dialami oleh guru, dokter, perawat, hingga petani. Prabowo menegaskan bahwa jika diperlukan, para koruptor akan disingkirkan dari Indonesia. Ia juga berencana mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang sangat kokoh di lokasi terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan, Presiden kedelapan RI itu menyebutkan bahwa penjara khusus koruptor akan dibangun di sebuah pulau terpencil. Ketika ada yang mencoba kabur, mereka akan berhadapan dengan hiu di perairan sekitarnya.
“Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” jelas Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masalah Terbesar Adalah Korupsi Diakui
Prabowo Subianto menilai bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah korupsi. Menurutnya, praktik korupsi menyebabkan kebocoran anggaran sehingga sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat tidak tersalurkan dengan baik. Dalam proses pembangunan negara, tindakan para koruptor menjadi hambatan serius yang justru memperburuk kondisi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menyatakan bahwa upaya maksimal harus dilakukan dengan segala daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, dengan kekayaan dan sumber daya yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Namun, hal itu hanya bisa tercapai jika kebocoran anggaran dan praktik korupsi dapat diminimalkan.
“Kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin, dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi,” tegas Prabowo.
Korupsi adalah ancaman serius yang dapat menghancurkan negara, begitu tegas Prabowo. Dalam pidatonya yang penuh semangat, dengan nada tinggi ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi para koruptor. Prabowo berkata akan siap berjuang hingga akhir demi kepentingan bangsa dan negara. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak ada mafia mana pun yang bisa membuatnya mundur atau merasa takut.
“Mereka harus ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut,” ujarnya.
Lapas Nusakambangan Jadi Pertimbangan Lokasi Penjara
Sebenarnya, pemerintah memiliki penjara di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap. Pada awal Reformasi penjara ini pernah digunakan untuk menahan narapidana kasus korupsi. Kemudian tahun 2004-2005, dua pengusaha yang memiliki kedekatan dengan Mantan Presiden Soeharto, yaitu Probosutedjo dan Bob Hasan juga sempat menjalani hukuman di Nusakambangan—yang saat itu dikenal sebagai tempat bagi para penjahat kelas berat.
Namun, setelah periode tersebut, para koruptor tidak lagi dikirim ke sana. Hingga akhirnya, pada Mei 2023, KPK kembali mengusulkan agar narapidana kasus korupsi ditempatkan di Lapas Nusakambangan.
Saat itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai bahwa lembaga pemasyarakatan bagi narapidana korupsi belum memberikan efek jera yang cukup. Karena itu, KPK mempertimbangkan alternatif lokasi yang lebih ketat, salah satunya adalah Lapas Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Gagasan ini muncul berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Namun, Ghufron menegaskan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi keputusan final. Menurutnya, penjara pada umumnya mungkin terasa biasa saja bagi koruptor sehingga diperlukan lokasi yang lebih tegas dan mampu memberikan efek jera yang lebih besar.
Apabila sungguhan dilaksanakan, penjara khusus koruptor harus didesain dengan aturan yang lebih ketat dan fasilitas terbatas. Para koruptor harus benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya tanpa adanya kemewahan.
